Kemendagri Beri Lampu Hijau Kuatkan Anggaran KI Provinsi, Nofal Wiska; Bisa saat Evaluasi APBD

Selain itu juga Kerjasama Bimbingan Teknis/Pelatihan dalam penyusunan anggaran Komisi Informasi bekerjasama dengan Kemendagri dan Kementerian terkait. Dan point yang lainnya, Menyusun regulasi bersama Kemendagri terkait penyetaraan jabatan Komisioner KI Daerah (Provinsi, Kota/Kabupaten) dan peningkatan kesejahteraan Komisioner dan staf KI Daerah (terkait hak THR dan Gaji ke-13).

"Jadi intinya pada audiensi itu problematika anggaran KI daerah sudah tersampaikan," jelas Zufra Irwan yang baru saja terpilih kembali sebagai komisioner KI Riau periode 2021-2025. "Dan selanjutnya akan dibawa pada Forum Sekda se-Indonesia," kata Zufra lagi.

Pada pertemuan itu, terang Zufra, juga telah disepakati untuk membentuk Tim Gabungan Kemendagri-Komisi Informasi yang oleh Plt Sekjend langsung meminta Kepala Pusat Penerangan Kemendagri selaku ketuanya.

Baca juga: Ini Cara Gubernur Mahyeldi Menjaga Harmonisasi dengan Bupati/Walikota di Sumbar

Seluruh Komisioner KI yang hadir pada pertemuan itu berharap agar carut-marut Penganggaran Komisi Informasi Daerah segera terurai dan mendapatkan solusi yang layak dan pantas.

Seperti diketahui selama ini penganggaran untuk kegiatan Komisi Informasi selama ini tidak ada keseragaman, khususnya KI daerah. Ada provinsi yang komisionernya setara dengan Eselon II. Tapi ada juga daerah yang mensejajarkan dengan eselon III, bahkan setingkat kabag dan kasubag.

Karena UU no 14 tahun 2008 menyatakan bahwa anggaran KI Daerah bersumber dari APBD sehingga sangat tergantung kepada "mood" kepala daerah. Jika hubungan komisioner KI baik dengan kepala daerah baik, maka anggaran lembaga tersebut juga akan baik. Tapi bila sebaliknya, maka "menderita" lah para komisioner dan tim kerjanya.

Untuk itu diperlukan standar yang jelas dan seragam pada seluruh KI daerah. Termasuk fasilitas untuk mendukung mobilitas dan peningkatan kinerja Komisioner KI. Dengan begitu berbagai kendala yang sangat dirasakan selama ini oleh Komisi Informasi Daerah akan mulai teratasi. Apalagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga "pengawal" keterbukaan informasi publik tersebut semakin tinggi dalam mendapatkan informasi-informasi publik yang selama ini sering tersekat di badan-badan publik. (*/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews