Pemerintah Targetkan Hapus Kemiskinan Ekstrem di 147 Kabupaten/Kota Wilayah Pesisir

JAKARTA, binews.id -- Pada tahun 2021 pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten prioritas di 7 provinsi dengan 24 kabupaten di antaranya berada di wilayah pesisir. Tahun 2022 mendatang pemerintah akan memperluas cakupan dengan menanggulangi kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota di 25 provinsi dengan 147 kabupaten/kota di antaranya berada di wilayah pesisir.

"Tahun 2022 ini rencana kita adalah untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota. Dan ternyata di 212 kabupaten kota itu, 147-nya sama dengan 69,34 persen adalah wilayah pesisir," ungkap Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir, Selasa (21/12/2021), di Jakarta.

Dari 147 kabupaten/kota di wilayah pesisir tersebut, lanjut Wapres, terdapat sekitar 1,3 juta penduduk miskin ekstrem yang akan ditangani atau 12,48 persen dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia yang mencapai 10,86 juta jiwa.

"Nanti kita coba yang wilayah pesisir seperti apa penanggulangannya," ujar Wapres.

Baca juga: DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir. Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran lintas kementerian tahun 2021 untuk berbagai program peningkatan produktivitas dan pemberdayaan di wilayah pesisir mencapai lebih dari 76 triliun rupiah.

"Pada 2021 juga dilakukan penambahan (bantuan) sosial sembako dan bantuan langsung tunai, BLT Desa, pada 35 kabupaten/kota di 7 provinsi (prioritas), yang di antaranya 24 kabupatennya termasuk wilayah pesisir," urainya.

Kemudian, sambung Wapres, program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir pada 2022 akan dilakukan dengan fokus pada perluasan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

"Penambahan bansos untuk pengurangan beban masyarakat miskin ekstrem, peningkatan akses layanan dasar, konektivitas wilayah, dan kolaborasi (diperlukan) untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan," pungkasnya.

Baca juga: Baksos Polri Presisi, Pemko Padang Apresiasi Pembagian Sembako oleh Polresta

Pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto melaporkan bahwa program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir tidak terpisahkan dari program penanggulangan kemiskinan ekstrem secara umum, seperti pembangunan infrastruktur dasar, program padat karya tunai, bantuan permodalan dan pembiayaan UMKM, serta program produktif terkait akses pekerjaan.

Penulis: Imel
Editor: BiNews