Novermal Yuska dan 24 Anggota DPRD Pessel Ajukan Ranperda Inisiatif Tentang CSR

PESSEL, binews.id -- Guna menata dan mewujudkan transparansi pemanfaatan program tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan, atau lebih dikenal dengan sebutan CSR (corporate social responsibility-red) di daerahnya, Novermal, SH, anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menggagas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tentang CSR. Dan, gagasan tersebut didukung oleh 24 orang anggota DPRD lainnya.
"Ranperda usulan kami sudah selesai diharmonisasi oleh Bapemperda (Badan Pembentukan Perda), dan Nota Penjelasannya akan disampaikan pada rapat paripurna internal hari Senin (24 Januari 2022) mendatang, dan disepakati juru bicaranya saudaraku Aljufri, SH, MH," jelas Novermal dalam rilisnya, Sabtu (22/1/2022). "Kami (pengusul) berjumlah 25 orang," tambah Wakil Ketua Fraksi PAN itu.
Dikatakan Novermal, Ranperda CSR ini ditujukan untuk menata pemanfaatan potensi CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Pesisir Selatan, dan pengelolaannya dibuat benar-benar transparanan. "CSR ini diharapkan bisa mengisi ruang-ruang kosong kegiatan pembangunan yang belum bisa dibiayai oleh APBD," jelas Anggota Komisi III itu.
"Selama ini, kami di DPRD tidak tahu berapa jumlah CSR yang dikucurkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, dan juga tidak pernah tahu digunakan untuk apa saja," tegas Novermal yang juga menjabat Ketua Bapemperda.
Baca juga: Kapolda Sumbar Hadiri Launching Penguatan Program Pekarangan Pangan Lestari
Dijelaskan Novermal, dengan lahirnya Perda CSR ini nanti, akan ada Tim Fasilitasi yang terdiri dari unsur Pemda, Akademisi, dan tokoh masyarakat, yang akan mendata potensi CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Pesisir Selatan, dan merancang penggunaannya.
"Kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan CSR dilaksanakan oleh Forum CSR yang terdiri dari perwakilan-perwakikan perusahaan, dan diawasi oleh Tim Fasilitasi," jelas Rang Balai Selasa itu.
"Nanti Bupati melaporkannya kepada DPRD bersamaan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," jelas Novermal lagi.
Di Pesisir Selatan, tambah Novermal, banyak perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. "Juga ada PLTMH, usaha perikanan, perbankan, dan usaha lainnya," ujarnya. "Hitung kasar saja, setidaknya ada pontensi CSR sekitar Rp3 sampai 5 miliar setahun," tambahnya.
"Kalau dikelola dengan baik, tentu akan berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di sekitar perusahaan," tegasnya.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Komisi I DPRD Sumbar Lihat Praktik SPBE Dinas Kominfo Pessel
- Kunker ke SAMSAT Pessel, Ketua DPRD Sumbar: Lakukan Pemetaan Kendaraan untuk Optimalisasi PAD
- Atur Harga Sawit Kebun Rakyat, Sembilan Anggota DPRD Pessel Usul Bentuk Perda
- Anggota DPRD Sumbar Zarfi Deson Terima Kunjungan Tokoh Masyarakat Pesisir Selatan
- Sungai Kuyuang dan Sungai Gemuruh Dukung Syafrizal Ucok Jadi Anggota DPRD Sumbar