OJK Ungkap Kinerja Industri Jasa Keuangan di Sumbar Tumbuh Positif Seiring Pertumbuhan Ekonomi

PADANG, binews.id -- Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat, Yusri, mengatakan, kinerja industri jasa keuangan di Sumatera Barat Posisi Desember tahun 2021tumbuh positif seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Aset perbankan Sumbar tumbuh 11,38% (yoy), sedangkan Kredit perbankan tumbuh sebesar 7,44%(yoy).
Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh sebesar 7,47% (yoy). Dengan profil risiko yang masih terjaga pada level terkendali dengan Non Performing Loans (NPL)grosstercatat sebesar 1,88%.
Dari sisi perbankan syariah, perbankan syariah Sumatera Barat juga menunjukan kinerja yang menggembirakan. Aset dan Pembiayaan Perbankan Syariah tercatat tumbuh masing-masing sebesar 14,12% (yoy) dan 16,65% (yoy), Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah tumbuh 14,36% (yoy) dan Rasio Non Performing Finance (NPF) sebesar 1,82%.
Baca juga: BI Sumbar Catat Kenaikan Inflasi pada Oktober 2024
"Sementara untuk kinerja BPR dan BPRS di Sumatera Barat juga mengalami pertumbuhan positif. Posisi Desember tahun 2021, Kredit tumbuh sebesar 6,07% (yoy). Dari sisi penghimpunan dana, Dana pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 8,32% dengan Rasio Non Performing Loans (NPL) sebesar 6,05%. Fungsi intermediasi BPR dan BPRS cukup baik terlihat dari Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 90,48%, rasio permodalan (CAR) masih cukup baik 28,69%," kata Yusri kepada wartawan di Provinsi Sumatera Barat Jumat (28/1/2022).
Lanjutnya, untuk Industri Keuangan Non Bank, khususnya Perusahaan Pembiayaan, pada Desember 2021, Piutang Pembiayaan mengalami pertumbuhan negatif 3,63% (yoy). Namun Non Performing Loans NPL mengalami perbaikan menjadi 3,28% dibandingkan posisi yang sama tahun lalu sebesar 4,20%.
Sedangkan dari Industri Pasar Modal, jumlah Single Investor Identification (SID) terus mengalami peningkatan. Pada posisi Desember 2021, SID didominasi oleh Investor Reksa Dana yang mencapai 98.232 Investor dan kemudian disusul oleh Investor Saham sebanyak 50.734 investor, Investor Surat Berharga Negara (SBN) baru tercatat sebanyak 4.168 investor. Investor Efek Beragun Aset (EBA) baru sebanyak 3 investor. Dari 50.734 investor saham 70,60% dinominasi oleh usia dibawah 30 tahun. Jumlah SID Investor Saham tumbuh sebesar 99,88% dengan transaksi sebesar Rp1,60 Triliun tumbuh sebesar 3,05% (yoy).
"Kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi debitur yang terdampak penyebaranCovid-19 dinilai telah memberikan dampak positif bagi perkembangan industri jasa keuangan di Sumatera Barat dan juga pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak. Sampai denganposisi Desember 2021, Industri Perbankan di Sumatera Barat telah memberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan kepada 89.446 Debitur dengan outstanding sebesar Rp6,59 Triliun dan Perusahaan Pembiayaan telah memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada 94.765 Debitur dengan outstanding sebesar Rp3,64 Triliun," katanya.
Baca juga: Sumatera Barat Kembali Alami Deflasi di September 2024, TPID Intensifkan Pengendalian Inflasi
Selain itu, OJK juga mendorong perbankan berperan aktif dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, antara lain melalui penyaluran KUR maupun memanfaatkan stimulus yang diberikan oleh Pemerintah berupa subsidi bunga. Untuk penyaluran KUR, sampai Desember 2021, outstanding KUR yang telah disalurkan perbankan Sumatera Barat mencapai Rp 8,38 Triliun kepada 214.082 debitur. (*/bi)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Kota Padang Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Bimtek Branding Digitalisasi
- Permudah Akses Perbankan untuk UMKM, Pemko Padang Bersinergi dengan CIMB Niaga
- Evaluasi untuk Adinata Syariah 2025, Gubernur Mahyeldi Targetkan Sumbar Kembali Raih Juara Umum
- OJK: Likuiditas Perbankan 2025 Masih Ketat, Sektor Pertanian Perlu Digenjot
- Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa Inisiasi Pemprov dan Pertamaina Terkait Stabilisasi Stok BBM