HM Nurnas: Bantuan Negara Dalam Menangani Pandemi, Jangan Dimanfaatkan untuk Kepentingan Politik

PADANG, binews.id - Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat HM. Nurnas dengan tegas mengatakan, agar jangan memanfaatkan bantuan sembako atau tunai dari APBD atau APBN sebagai kepentingan politik.
Dalam menggunakan anggaran juga harus transparan dan diumumkan pada publik, sehingga tidak ada imej buruk dari berbagai pihak terhadap penggunaan keuangan negara.
Dalam transparansi tersebut, diantaranya semua anggaran yang akan dipeegunakan dalam menangani pademi ini harus diatur dalam peraturan kepala daerah atau PERKADA, dan para seretaris daerah mestinya sudah mempersipkan administrasi tersebut, untuk selanjutnya ditanda tangani kepala daerah, baik Gubernur, bupati maupun walikota.
Jika Perkada belum dibuat anggaran sudah dipergunakan, maka akan menjadi dilematis dikemudian hari dan bisa masuk pada ranah hukum.
Baca juga: Bupati Pasaman Sabar AS Didampingi Ombudsman Serahkan Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik
"Kita minta pada kepala daerah dan anggota DPRD, jangan manfaatkan bantuan antisipasi pademi untuk kepentingan politik, karena ini uang negara melalui APBD Provinsi, kabupaten dan kota serta APBN, dan penggunaan serta penerima harus transparan, sehingga tidak nenjadi polemik dikemudian hari," tegas Nurnas.
Hal tersebut diingatkan HM. Nurnas karena pada saat ini berbarengan atau bersamaan dengan Pilkada, sehingga banyak kepala daerah dan anggota DPRD memanfaatkan, seolah-olah anggaran tersebut berasal dari saku pribadi.
Nurnas juga mendesak Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan keterbukaan, dan memberikan masukan pada PPID utama di kabupaten dan kota untuk melakukan pembelajaran atau edukasi pada masyarakat.
"Saya juga minta KI Provinsi untuk bisa memberikan edukasi pada kabupaten dan kota dalam membuka informasi perkembangan pademi serta bantuan terhadap yang terdampak," tambah nya.
Baca juga: Pj Wako Sonny Serahkan Bantuan Sosial untuk Kelompok Rentan
Saat ini, Nurnas melihat masih banyak masyarakat yang kurang memahami penyebaran pademi, bahkan karena ke-tidakpaham-an masih banyak penolakan terhadap korban ODP serta meninggal, seolah-olah akan mebuat dampak buruk pada lingkungan.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Setelah Covid Landai, Andani: Reformasi Ketahanan Kesehatan
- SE Gubernur Sumbar, ke Hotel, Restoran Hingga Objek Wisata Wajib Tunjukkan Sertifikat Vaksin
- Meski Pandemi Melandai, Pemerintah Tetap Lanjutkan PPKM
- Pimpin Monitoring dan Evaluasi Vaksinasi Sumbar, Wagub : Kita Berjibaku Terus
- Gubernur Mahyeldi Tegaskan Semua ASN Pemprov Sumbar Wajib Vaksin
Progul Dokter Warga Mulai Layani Masyarakat Kota Padang
Kesehatan - 24 Februari 2025
Jaga Kesehatan Pegawai, KAI Divre II Sumbar Gelar Medical Check Up
Kesehatan - 19 Februari 2025
Mahyeldi Jalani Medical Check-Up di RS Unand Jelang Pelantikan
Kesehatan - 14 Februari 2025
KAI Divre II Sumbar Gelar Pengobatan Gratis terhadap 228 Pensiunan
Kesehatan - 10 Februari 2025