Leonardy : Wawasan 4 Pilar untuk Mencegah Korupsi dan Memperkuat NKRI Dari Pemecahan
PADANG, binews.id -- Anggota MPR RI wajib melakukan sosialisasi 4 Pilar. Hal ini guna memasyarakatkan UUD 1945, NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika guna merawat negara ini agar terhindar dari perpecahan.
"Sosialisasi 4 pilar ini dalam upaya menumbuhkan kecintaan terhadap NKRI serta menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Anggota DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dr. Bandaro Basa, S.IP, MH, saat membuka kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang bertema, "Empat Pilar dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," Jumat (29/4/2022) di aula Kantor Kemenag Sumbar.
Dalam acara yang bekerja sama dengan Jaringan Pemred Sumbar (JPS) itu Ketua BK DPD RI itu menyebut pemahaman 4 pilar ini tidak saja untuk kalangan masyarakat, tapi juga untuk semua pejabat negara.
Selain itu, lanjut Leonardy, pemahaman terhadap 4 pilar NKRI, juga efektif dalam menangkal korupsi di tubuh pemerintahan serta untuk berjalannya roda pemerintahan dan terciptanya Clean dan Good Government.
Baca juga: Kabid Humas Polda Sumbar Beri Apresiasi pada Peringatan Hari Buruh Internasional 2026
"Dengan memiliki wawasan kebangsaan yang baik, dipastikan kita akan menjaga keutuhan negara ini, baik ancaman dari dalam maupun dari luar, khususnya dari kelompok-kelompok yang ingin menggerogoti NKRI," tegas Leonardy dalam kegiatan yang dihadiri puluhan kader GP Ansor Sumbar.
Kepada kade-kader Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Leonardy berpesan agar jangan lengah. Harus selalu peka terhadap isu-isu yang berkembang di lingkungan masing-masing dan segera melaporkan bila ada gerakan yang mencurigakan.
"Cabut Baiat 300 lebih anggota kelompok NII di Dharmasraya, setidaknya membuktikan bahwa gerakan yang bertujuan untuk memecah NKRI telah hadir di masyarakat. Bahkan gerakan ini telah ada sejak setahun lalu. Artinya selama ini Dharmasraya kecolongan. Karena itu, saya ajak kader GP Ansor untuk menjaga kepekaannya terhadap kondisi lingkungan masing-masing," ujar Leonardy.
Sementara itu, Ketua GP Ansor Sumbar, Ahmad Tuanku Sulaiman, menyampaikan Sumbar sangat kuat dalam menyemangati Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah (ABS-SBK) serta memiliki sistem kekerabatan yang kuat.
Baca juga: Lepas Jemaah Kloter 07, Kemenag Sumbar Tegaskan Dukungan Penuh Penyelenggaraan Haji 2026
"Jadi sangat heran kita ketika mendengar, bagaimana bisa bibit Negara Islam Indonesia (NII) bisa masuk. Namun Alhamdulillah, beberapa hari lalu sekitar 300 lebih anggota NII di Sumbar tepatnya di Kabupaten Dharmasraya, telah mencabut baiatnya dan komit kembali ke NKRI," ujar Tuanku Sulaiman. (*/Mel)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Gubernur Sumbar Hadiri Paripurna DPRD, Tekankan Sinergi dan Agenda Strategis Masa Sidang Ketiga
- DPRD Sumbar Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Soroti Keuangan Daerah dan Sektor Strategis
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi: Otonomi Daerah Harus Hadirkan Kesejahteraan Nyata bagi Masyarakat
- DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027 di Tengah Tekanan Anggaran dan Beban Pascabencana
- DPRD Sumbar Soroti Isu LGBT, Tekankan Penguatan Nilai Adat dan Regulasi






