Dukung Penuh Pelaksanaan PSBB, KI Gelar Pleno Virtual Monev Badan Publik 2019

PADANG, binews.id — Komisi Informasi Sumbar menghormati dan mendukung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sumbar.

"Wujud dukungan ini, Komisi Informasi Sumbar di hari pertama melakukan pleno virtual dalam rangka evaluasi 2019 dan persiapan Monitoring Evaluasi (Monev) 2020,"ujar Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska saat membuka pleno virtual KI Sumbar, Rabu (22/4/2020).

Pada evaluasi Monev Badan Publik (BP) 2019 Ketua Panitia sekaligus Bidang Kelembagaan Komisi Informasi (KI) Sumbar, Tanti Endang Lestari mengatakan dari pengembalian quisioner sebagai 'ijab kabul' keikutsertaan BP Monev 2019 di berbagai kategori memang menunjukan kemajuan.

"Ada 72 persen badan publik mengembalikan quisioner isian mandiri ke Komisi Informasi, penilaian tim adanya ketakcocokan isian quisioner dengan penilaian website Badan Publik dan juga cara pengisian tidak sesuai dengan bimbingan teknis yang dilaksanakan sebelum penilaian,"ujar Tanti.

Baca juga: BI Sumbar Siapkan Rp2,64 Triliun Uang Tunai Hadapi Lonjakan Transaksi Nataru

Pada kategori Sumbar dibandingkan provinsi lain yang melakukan Monev menurut Tanti terbesar yakni 10 kategori badan publik.

"10 kategori mencakup OPD Pemprov Sumbar, Pemkab/Pemko, PTN dan PTS, Bawaslu, KPU, Nagari/Desa, SMA Sederajat, Parpol dan BUMN/BUMD serta Badan Publik vertikal di Sumbar,"ujar Tanti.

Menurut Arif Yumardi untuk Monev 2019 perlu memperhatikan jadwal bimbingan teknis antar kategori badan publik tidak terlau berjarak waktu.

"Kedepan harus taat panjadwalan antara tahapan-tahapan monitoring evaluasi, sehingga itu kedepan Komisi Informasi harus memastikan dukungan administrasi dan dana Monev,"ujar Arif Yumardi.

Baca juga: Sekdaprov Sumbar Lantik 119 Pejabat Administrator dan Pengawas, Tekankan Birokrasi Bersih dan Kinerja Berdampak

Sementara Adrian Tuswandi menekankan soal mis-antusias kategori BUMN/BUMD, Parpol dan PTN/PTS.

Penulis: Imel
Editor: Imel