Masterplan Industri Halal Indonesia Diharap Masuk Agenda Pembangunan Nasional

Lebih jauh, Wapres menekankan bahwa dalam pengembangan industri halal, pembangunan dan pemanfaatan Kawasan Industri Halal (KIH) harus terus dioptimalkan. Demikian pula peningkatan TKDN dan penciptaan bahan/produk substitusi impor yang juga perlu terus didorong.

"Kemudian yang saya minta juga mengenai KIH agar terus dioptimalkan. Bukan hanya membuka tetapi juga bagaimana memasukkan para pengusaha ke dalam KIH itu," terangnya.

Lebih jauh, terkait pengembangan Industri Jasa Keuangan Syariah, Wapres meminta agar landasan regulasi yang tepat untuk implementasi layanan syariah jaminan sosial segera dibuat, termasuk pengembangan inovasi produk keuangan syariah yang mendukung.

Baca juga: Presiden Tekankan Percepatan Pembangunan Bandara dan Mitigasi Kebakaran Hutan

"Dan mengenai percepatan pilot project Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah, bisa didorong lebih cepat lagi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," pintanya.

Kemudian, dalam upaya pengembangan dan perluasan usaha syariah, Wapres mengharapkan agar pengembangan UMKM melalui Securities Crowdfunding Syariah (SCF) dan inkubasi bisnis syariah diakselerasi. Termasuk, ia meminta agar titik-titik Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (Zona KHAS) juga diperbanyak sekaligus dipastikan aspek perlindungan konsumen, pemenuhan sertifikasi, dan pembinaan pengusaha yang berkelanjutan.

"Saya tertarik untuk terus memperluas zona kuliner aman halal dan sehat. Itu saya kira supaya didorong di berbagai daerah," harapnya.

Terakhir, dalam bidang Ekosistem dan Infrastruktur Syariah, Wapres menegaskan perlunya fasilitasi pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai katalisator percepatan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

"Dengan dibentuknya Komite Daerah mungkin semua ini bisa lebih cepat lagi. Menurut saya KDEKS menjadi sangat penting perannya, termasuk (untuk) menggerakan wakafnya, zakatnya, dan lain-lain," pungkasnya.

Hadir dalam rapat ini di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Sekretaris Eksekutif KNEKS, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua DJK OJK Wimboh Santoso, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Lukmanul Hakim, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing M. Zulkarnain, Plt. Asisten Ekonomi dan Keuangan Sri Komsiyatun, serta Sekretaris Pribadi Wapres Sholahudin Al Aiyub. (*/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews