Masterplan Industri Halal Indonesia Diharap Masuk Agenda Pembangunan Nasional

JAKARTA, binews.id -- Salah satu agenda utama dalam pengembangan ekonomi syariah yang terus diupayakan pemerintah saat ini adalah mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia yang ditargetkan pada 2024 mendatang.

Untuk mempercepat tercapainya hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) meminta Masterplan Industri Halal Indonesia yang sedang disusun KNEKS agar segera dituntaskan dan masuk dalam agenda pembangunan nasional.

"Saya minta supaya Masterplan Industri Halal (Indonesia) itu segera tuntas dan masuk dalam agenda pembangunan nasional," pinta Wapres saat memimpin Rapat Pleno KNEKS 2022 di Aula Mezzanine Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, Senin (30/05/2022).

Lebih lanjut, pada rapat pleno yang mengusung tema "Bergerak Lebih Cepat untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia" ini, Wapres juga meminta agar pemutakhiran data ekonomi syariah segera diselesaikan.

Baca juga: Wabup Candra Hadiri Rapat Pembebasan Lahan untuk Jalan Nasional Aie Dingin

"Seperti yang diminta oleh BPS tentang ruang lingkup, ini menjadi sangat penting supaya nanti standar kita bisa sesuai dengan apa yang berkembang di dunia internasional," tegasnya.

Selain itu, hal penting lain yang tidak luput dari perhatian Wapres pada kesempatan ini adalah mengenai bisnis proses sertifikasi halal yang juga diminta agar terus diperkuat.

"Proses bisnis sertifikasi halal perlu terus diperkuat, dengan penataan proses sertifikasi dari hulu sampai hilir, termasuk terkait penganggaran dan fasilitasi sertifikasi 10 juta produk UMKM halal," perintahnya.

Adapun mengenai lamanya waktu yang diperlukan untuk proses sertifikasi seluruh produk halal di tanah air, Wapres meminta agar pelibatan berbagai lembaga seperti BAZNAS perlu dilakukan dengan pembiayaan yang tidak harus ditanggung APBN.

Baca juga: OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2025

"Seperti BAZNAS, beberapa lembaga lain bisa kita ikut sertakan dan semuanya tidak harus ditanggung oleh APBN dan itu bukan tidak mungkin," yakinnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews