Pemprov Sumbar dan Kabupaten/Kota Komitmen Cegah Praktik Korupsi

PADANG, binews.id -- Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat berkomitmen penuh mencegah terjadinya praktik korupsi.

Hal ini tentunya dengan terus meningkatkan transparansi, penyederhanaan proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat agar peluang korupsi dapat diminimalisir. Demikian penyampaian Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi pada Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022, di Auditorium Gubernuran, Pada selasa (21/6/2022).

Rakor yang diselenggarakan oleh KPK tersebut turut dihadiri oleh Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Firli Bahuri, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo serta seluruh kepala daerah di Sumatera Barat.

Lebih lanjut Gubernur Mahyeldi menjelaskan, diperlukan sinergitas antar aparat pengawas internal pemerintah, pengawas eksternal dan institusi pemerintah lainnya serta peran Aparat Penegak Hukum. "Koordinasi antar instansi tentunya dibutuhkan dalam pencegahan korupsi.

Baca juga: Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Sumbar Mendapat Predikat Sangat Baik dari Kementerian PANRB

Selain itu, penguatan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) hendaknya disegerakan guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi", ucap Gubernur Mahyeldi. Seterusnya, beliau berharap pemangku kepentingan turut andil dalam membangun sebuah integritas, kejujuran, dan terus membangun sistem yang bisa mendeteksi sejak dini perilaku koruptif yang dilakukan oleh siapapun.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol. Firli Bahuri, menyampaikan Sumatera Barat meraih peringkat ketujuh dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2021 yang diselenggarakan KPK yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Memperoleh poin 75,44, Sumatera Barat menempati urutan ketujuh dalam survei SPI setelah Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan,Gorontalo," ujarnya.

Firli berharap capaian SPI tersebut bukan hanya untuk mengukur individu, namun juga mengukur integritas antar individu dengan insitusi pemerintahan seperti kementerian dan lembaga. Dengan prestasi ini, Firli menegaskan peran kepala daerah dalam hal upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menjamin kemudahan perizinan usaha dan investasi.

Baca juga: Mulai 1 April Pemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan, Berikut Rinciannya...

"Kita ingin Indonesia memiliki budaya dan peradaban anti korupsi karena itu KPK mengajak seluruh lapisan masyarakat, membangun budaya anti korupsi. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu pembentukan forum ini sangat penting," ungkap Firli.

Penulis: Imel
Editor: BiNews