Nevi Zuairina Minta Pembiayaan Kereta Api Cepat Bukan dari APBN

JAKARTA, binews.id -- Anggota Komisi VI DPR R.I Nevi Zuairina pada rapat kerja dengan kementerian BUMN, meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang pembiayaan kereta api cepat dari APBN. Ia meminta komitmen pemerintah agar janji pembangunan kereta cepat tidak akan mengganggu APBN dapat di tunaikan.

"Ajuan Kementerian BUMN mengenai penyertaan modal negara (PMN) pada 2023 telah disetujui oleh Komisi VI DPR. Adapun rincian PMN tunai yang diusulkan pemerintah yaitu PT Hutama Karya (HK) Rp 30,56 triliun, Injourney (holding pariwisata) Rp 9,50 triliun, IFG-BPUI Rp 6 triliun, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Rp 3 triliun, Perum Damri Rp 870 miliar, AirNav Rp 790 miliar, PT PLN (Persero) Rp 10 triliun, Defend ID (holding BUMN pertahanan) Rp 3 triliun, dan ID Food (holding BUMN pangan) Rp 2 triliun. Namun demikian, ajuan PT KAI sebesar 4,1 triliun kami FPKS menolak karena untuk mendanai biaya Kereta Cepat Jakarta--Bandung yang bengkak atau cost overrun," urai Nevi.

Politisi PKS ini mengatakan, Fraksi PKS telah meminta penundaan PMN ke PT Kereta Api Indonesia (Persero). Salah satu sebab utamanya karena penundaan PMN untuk KAI sebesar Rp4,1 triliun yang ditujukan penugasan guna memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Bahkan dari awal, fraksinya menolak proyek KCJB dibiayai oleh APBN, karena ini bukan proyek infrastruktur dasar bahkan dalam perjalanannya ada cost over run sampai Rp 27 triliun, sehingga biayanya membengkak menjadi Rp 114 triliun.

Nevi menambahkan, ajuan PMN sebesar 4,1 Triliun ini masih belum jelas ujungnya. Artinya bila tidak selesai, kemungkinan besar akan mengajukan kembali anggarannya. Kondisi ini menurutnya, proyek kereta cepat sangat tidak jelas ujungnya sehingga berpotensi mengganggu keuangan negara bila permintaan demi permintaan kontribusi APBN turut membiayai proyek ini.

Baca juga: Nevi Zuairina Hadiri Tarhib Ramadan di SMPIT Cahaya Madani Lubuk Sikaping

"Ekses dari proyek kereta api cepat ini, selain pada gangguan keuangan negara, juga berdampak pada sosial kemasyarakatan warga sekitar lintasan proyek. Keluhan pada pembangunan proyek KCJB, terutama di wilayah Bandung yang belum terselesaikan mesti menjadi perhatian. Bahkan glider yang terlalu rendah menjadi sorotan publik karena ini kesalahan fatal dan permanen. Jadi fraksi kami secara resmi minta penundaan PMN pada PT KAI untuk membiayai proyek kereta api cepat," tutup Nevi Zuairina. (*/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews