PPID Kunci Tidak Terjadinya Sengketa dan Pidana Informasi Publik

BUKITTINGGI, binews.id -- Ketua Komisi Informasi Sumatra Barat (KI Sumbar) Nofal Wiska membuka sesi II Monev Informasi Publik 2022.

Sesi II Monev ini diikuti oleh Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Desa, Bumnag, BUMD, Bumdes dan BLUD di Sumbar.

"Keterbukaan Informasi Publik adalah adalah prosedur pelayanan badan publik dalam memenuhi kebutuha hak untuk tahu publik, sesuai aturan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," ujar Nofal Wiska, Kamis (7/7/2022) di Hotel Grand Rocky Bukittinggi.

Pada kesempatan itu Nofal Wsika juga menyebut pentingnya PPID dalam mengantisipasi Pidana Informasi.

Baca juga: Kota Padang Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Bimtek Branding Digitalisasi

"Ke depan ketentuan pidana informasi akan digunakan publik bagi badan publik tak terbuka informasi dan dokumentasi, ketika publik melapor ke pihak berwajib, jika diproses oleh penyidik kepolisian dan memenuhi unsur pidananya maka yang menjadi tersangka adalah atasan dari PPID," ujar Nofal.

Sebelum sampai sejauh itu Nofal berharap PPID mampu mengantisipasi baik sengketa informasi publik maupun pidana informasi publik.

"Sehingga itu Monev hari ini dalam rangka pengutan peran, struktur dan regulasi dalam mengelola informasi publik," ujar Nofal yang membuka secara resmi sesi II Monev Informasi Publik digelar Komisi Informasi Sumbar. (*/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews