Ranperda KIP

RANCANGAN Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketebrukaan Informasoli Publik Dalam Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat terus berproses.

Ranperda KIP nama singkat yang sering ditulis pers merupakan ikhtiar regukasi dilakukan DPRD Sumbar dalam hal ini Komisi DPRD Sumbsr untuk memveri penguatan dan percepatan tentang regulasi daerah yang mengatut tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ranperda KIP menjaadi rencana regulasi yang diiniasiasi DPRD dan relah melwati prosedur baku terkait pengusulan Ranperda usulan DPRD atau Ranperda inisiatif.

Ranperda KIP sudah disetujui DPRD secara kelembagaan menjadi Ranperda Inisuarif menjelang akhir 2021. Ranperda KIP pun sudha memiliki draft kahiab akademik yang disusun oleh akademusi Unajd dan sudah disamaikan pada parpipruna dan sudah dilakukan penggalian baik ke Komisi Informasi Pusaf, sharing ke provnsi yang sudah duluan memiliki Perda KIP

Ranperda KIP sebuav karya fundamental dari DPRD bersama Pempriv Sumbar nantiny jika disahkan sebagai Perda KIP Sumbar.

Ranperda KIP penulis yakini akan menjadi kekuaran regulasi di daerah yang saling melengkapi dengan regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik saat ini yaitu UU 14 tahun 2008 tentang KIP, PP 61 tahun 2010, Perki 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menjadi Perki upgrading dari Perki 1 tahun 2010 lalu.

Pasti ada yang bertanya, buat apa harus ada Ranperda, kok nggak pakai regulasi UU saja.

Penulis mahfum dengan pertanyaan tersebut, tapi yang pasti keterbukaan informasi publik adalah sebuab keharusan dan bentuk konkrit dari menyatakan good and clean government.

Ranperda KIP tentu memberi penguatan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar dalam membuktikan komitmen keterbukaan informasi publiknya. Selama ini krsan setengah hati terasa soal keterbukaan informasi publik.

Data Komisi Informasi setiap tahun melakukan monitoring evaluasi khusus untuk pengelolaan KIP organisasi perangkat daerahx sampai 2021 masih miris, ikut tapi sekedar ikut. Apa dan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tak pernah konkrit di OPD Pemprov Sumbar.

Terkesan di pikirian OPD ikut serius dan tidak serizs toh tak ada ngaruhnya kok. Komisi Informasi hanya bisa memberi lavel badan publik informatofy menuju informatof, cukup informatif atau tidak informazof sekalipun. Tidak ada reward dan phunis bagi OPD.

*Komisioner KI Sumbar 2014-2023