Ilegal Mining di Pasbar Jadi Sorotan SPPRB Sumut : Ini Sangat Merusak Lingkungan

Hal itu disampaikan Ketua SPPRB Sumut, Eka Putra Zakran, SH MH didampingi Muhammad Amin Sekretaris, Abdul Khoir Bendahara dan Rizalman, SH Wakil Ketua kepada awak media pada Sabtu 13/8/2022 di Medan.

Epza panggilan akrab Eka Putra Zakran, SH MH yang juga merupakan Pengacara kelahiran Jorong Kampung Mesjid, Nagari Ranah Batahan (Rabat), Kab. Pasbar tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya sangat menyesalkan adanya pembiaran dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres Pasbar, Pemda Pasbar dan Pemprov Sumbar, ungkap Epza.

"Heran kita mengapa pihak APH, Bupati dan Gubernur, bisu atau diam seribu bahasa, terkesan para pejabat disana tutup mata terkait adanya dugaan aktivitas ilegal mining dan illegal logging di nagari Rabat, Kab Pasbar. Kita banyak menerima laporan dari masyarakat, bahwa sudah berulang kali dibuat pengaduan masyarakat (dumas), baik kepada pihak Polres, Polda, Bupati Pasbar dan Gubernur Sumbar, bahkan sudah sampai ke Istana Negara, tapi kok tidak ada tindakan tegas terkait beroperasinya kegiatan tambang emas ilegal dan ilegal loging disana", beber Epza.

Disini kami sampaikan juga bahwa kami mendukung aksi masyarakat Rabat ke Kantor Bupati Pasbar pada Kamis 11/8/2022 kemarin, kapan perlu kalau kasus ini tak selesai, turunkan massa sebanyak-banyaknya untuk mendesak Bupati supaya mundur dari jabatannya, tegas Epza.

Baca juga: Kota Padang Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Bimtek Branding Digitalisasi

Tambang ilegal ini kalau dibiarkan bisa merusak ekosistem hayati dan lingkungan hidup, masyarakat sepanjang aliran sungai akan menjadi korban, bukan hanya pencemaran bahkan berpotensi terjadinya banjir. Kabar yang kita terima, saat ini air sungai Batang Batahan dan Sungai Batang Taming sudah tercemar, selain keruh dan hitam air tersebut juga tidak layak untuk dipakai lagi untuk mandi karena bau dan menyebabkan gatal-gatal. Namun herannya, masyarakat sebagian besar sudah protes atas beroperasinya tambang ilegal tersebut, tapi pihak Pemda terkesan tebal kuping dan tutup mata, seolah membiarkan kegiatan ilegal tersebut disana. Pertanyaan kita, ada apa ini, kok bisa ada pembiaran, kata Epza.

Menurut konstitusi kita, negara menguasai secara penuh segala kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu pemanfaatan kekayaan alam tersebut memang benar melalui kegiatan pertambangan. Namun, dalam sektor pertambangan ini rentan sekali terjadi pelanggaran hukum, baik secara pidana maupun administratif, papar Epza.

Selanjutnya Epza menyatakan, kegiatan pertambangan secara ilegal dimana pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba yang menyatakan, kegiatan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.00 (seratus milyar rupiah), tandas Epza.

Baca juga: Tingkatkan Peran PIC, Bupati Sabar AS Lantik Pengurus Baru

Sebab itu, kita dari SPPRB Sumut, meminta sikap tegas aparat Kepolisian, Pemda Pasbar dan Pemprov Sumbar untuk menutup aktivitas tambang ilegal di nagari Rabat, Kab. Pasbar, jika tidak kita meminta agar Bupati Pasbar agar mengundurkan diri. Artinya jangan sampai Bupati Pasbar ikut terlibat bermain dalam kegiatan ilegal mining dan illegal logging ini, saya katakan tegas, jangan. Kalau sampai pemda terlibat, kita minta agar Polda Sumbar dan Kajati Sumbar untuk turun gunung memeriksa, kapan perlu kasus ini akan kita sampaikan ke Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk dilakukan investigasi, kami dari SPPRB Sumut tidak tinggal diam, kami akan terus mengawal dan memantau kasus ini, pungkas Epza. (*/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews