FGD Ke Jabar, KI Sumbar Ingin Ada Legacy untuk Periode ke-3

"Semua berjalan harmonis dan paham dengan tugas serta fungsi mereka, satu lagi semua standar biaya terkait semua SDM di KI Jabar masuk dalam Pergub, tidak ada mekanisme pembayaran dengan aturan lain," ujar Ijang Faisal yang pada 12 Agustus kemarin lokos sidang promosi Doktor dengan tesis berjudul: Komunikasi Strategis Komisi Informasi Provinsi dalam rangka Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.

Menurut Ijang Faisal. kunci masalah kelembagaan dan keuangan KI di Indonesia adalah soal komunikasi dengan stakeholder. "Saya tahu pasti, KI Sumbar itu punya komsioner hebat dan raja viral di Sumbar, soal komunikasi Bang Toaik dan Bang Arif ini tak perlu saya ajarkan lagi. Terpenting itu partner kominikasinya nyambung dan punya niat bangun kelembagaan KI seperti di sini apa tidak?, Kalau Pak Ridwan Kamil dan Kadis Kominfo Jabar sangat atensi terhadap semua yang kami komunikasikan, kuncinya niat,"ujar Ijang.

Tapi kalau tanpa niat dan keikhlasan para stakeholder, ya sulit dan itu dialami oleh semua KI Provinsi. "Cara lainnya, ya KI Pusat yang mainkan peran dan fungsinya, Ketua KI Puat komunikasikan dengan Pak Mendagri atau Pak Presiden supaya ada regulasi yang memaksa provinsi harus mengakomodir kelembagaan KI dan keuangan yang di UU 14 2008 menjadi kewajiban APBD Provinsi, " ujar Ijang.

Baca juga: KPU Sumbar Tetapkan Mahyeldi-Vasko Sebagai Gubernur dan Wagub Terpilih pada Pilkada 2024

FGD berkembang dengan tanyaajawab dan waktu berlalu hingga adzan Ashar terdengar di Komplek Perkantoran Bersama tempat KI Jabar berkanto. FGD Kamis ditutup, Jumat dilanjutkan dengan FGD tentang PSI. (*/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews