Samsat, Bapenda, dan Jasa Raharja Dorong Masyarakat Manfaatkan Program 5 Untung

PADANG, binews.id -- Hasil rapat rekonsiliasi pembina Samsat tingkat nasional, tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan registrasi pengesahan/perpanjangan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ masih diangka 40 persen. Dimana belum melakukan registrasi pengesahan dan perpanjangan STNK , PKB dan SWDKLLJ masih terbilang rendah.

Hal ini diungkapkan Kompol Angga Putra Kristyadika, SH, S.I.K Kasi STNK Ditlantas Polda Sumbar dalam acara media gathering bersama para awak media baik dari media cetak, online dan televisi, di aula Kantor Jasa Raharja Cabang Sumatera Barat, Kamis (29/9022).

Kompol Angga mengatakan, hal tersebut berpengaruh terhadap validisasi data Ranmor dan penerimaan PKB dalam mendukung Pembangunan Daerah serta Penerimaan SWDKLLJ dalam memberikan santunan Kecelakaan lalu Lintas.

"Untuk mendukung pembangunan nasional, Korlantas Polri Bersama Unsur Pembina Samsat tingkat Nasional Mengimplementasikan Penghapusan Regident Ranmor Sesuai Amanah Pasal74 UU nomor 22 Thn 2009 Ttg LLAJ yang secara Teknis Diatur dalam Pasal 84 sd 86 Peraturan," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, data ranmor akan dihapus apabila tidak melakukan registrasi ulang 2 tahun berturut-turut setelah habis masa berlaku STNK.

Untuk itu, Tim Pembina Samsat yang terdiri dari kepolisian, Badan Pendapatan Daerah dan Jasa Raharja mendorong masyarakat Sumatera Barat manfaatkan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) Sumatera Barat melalui program 5 untung.

Keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diberikan dalam program 5 Untung ini diantaranya, Diskon Pajak kendaraan bermotor, bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor, bebas denda bea balik nama kendaraan bermotor, dan bebas pajak progresif atas kepemilikan satu keluarga.

Program keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Barat melalui Pergub Nomor 31 Tahun 2022 ini berlaku 12 September - 12 November 2022.

Kasubid Perencanaan Pajak, Bidang Pajak, Bapenda Sumbar mewakili Kepala Bapenda Sumbar, Yessi Gustriani,menyampaikan, tidak hanya denda keterlambatan saja yang dihapus, namun juga pokok pajak bagi yang menunggak.

Apabila pajak kendaraan bermotor mati dua tahun maka cukup membayar satu tahun saja. Apabila kendaraan mati tiga tahun, maka hanya membayar dua tahun saja. Satu tahun untuk yang tertunggak dan satu tahun untuk kedepannya.

"Tim Pembina Samsat Sumbar berharap masyarakat Sumbar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal karena belum tentu program diskon pajak seperti ini akan diadakan kembali," tambah Yessi.

Penulis: Imel
Editor: BiNews