Nevi Zuairina Gelar Sosialisasi BUMN Pendorong Inklusi Keuangan

AGAM, binews.id — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menggelar sosialisasi BUMN sebagai pendorong inklusi keuangan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aula Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat.

Sosialisasi yang juga pelatihan untuk lebih memahami Inklusi keuangan yakni ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dihadiri peserta lebih kurang 100 orang.

"Literasi keuangan bagi para individu dan pelaku usaha dapat berdampak dengan peningkatan kemampuan untuk mengakses produk dan layanan keuangan seperti transaction, payments, savings, credit dan insurance", tutur Nevi.

Politisi PKS ini menambahkan, bahwa Dari beberapa hal, terjadi peningkatan inklusi keuangan dalam akses fasilitasi kehidupan sehari-hari, membantu keluarga dan perencanaan bisnis dari awal memulai hingga tujuan jangka panjang demi menghindari keadaan darurat yang tidak terduga.

Baca juga: Puncak HPN 2025 di Riau, Momen Merayakan Keberanian, Integritas dan Semangat Juang Insan Pers

"Inklusi keuangan merupakan faktor pendorong utama untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan kemakmuran rakyat," ungkapannya.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menegaskan, ada 1,2 miliar penduduk dunia saat ini tidak memiliki rekening (account), akibatnya mereka mengalami kesulitan untuk mengakses produk dan layanan keuangan dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Ia memprediksi Di Indonesia, diperkirakan lebih dari 80 juta orang dikategorikan sebagai unbanked population atau excluded population. Kondisi inilah yang membuat masih banyak penduduk yang hidup dalam kondisi miskin.

"Pemusatan kekayaan yang terbatas pada kelompok masyarakat tertentu telah menimbulkan masalah lebarnya kesenjangan antar penduduk dan antar daerah," Tutur Nevi.

Baca juga: Seminar Nasional HPN 2025 Bahas Mewujudkan Swasembada Energi

Pemerintah Indonesia, lanjut Nevi, memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong percepatan inklusi keuangan. Komitmen itu terefleksi dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), di mana Presiden RI memimpin langsung Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

Penulis: Imel
Editor: BiNews