Soal Wacana Pembangunan Hotel di Gedung Budaya, Fraksi Gerindra: Gubernur Jangan Dustai Kami

Terkait fenomena dan peristiwa ini, Fraksi Gerindra justru balik bertanya, kenapa Dinas BMCKTR berani mengundang dan melakukan FGD terkait rencana pembangunan hotel tersebut? Kenapa Kepala Bappeda Sumbar pada rapat Badan Anggaran bersama TAPD tentang Evaluasi APBD 2023 pada 29 Desember 2022 lalu menyebutkan bahwa rencana dan desain hotel itu sudah ada dan dibuat oleh PPK di Dinas BMCKTR? Atas perintah siapa Dinas BMCKTR membuat desain tersebut dan apakah benar semua itu atas inisiatif BMCKTR?

"Jika benar demikian adanya sesuai pernyataan tersebut, maka sudah sepatutnya Gubernur memberikan sanksi tegas kepada Kepala Dinas BMCKTR karena sudah berani melakukan tindakan strategis tanpa koordinasi, dan sudah meresahkan seniman dan budayawan, serta menggerus wibawa seorang Gubernur. Jangan sampai, setelah masalah ini diributkan publik, kemudian Gubernur seakan melempar tanggung jawab ke pejabat Dinas BMCKTR," ujar Hidayat.

Dari rentetan peristiwa tersebut, Fraksi Gerindra meminta agar Gubernur berjujur-jujur saja. Sebutkan saja bahwa memang ada rencana pembangunan tersebut, namun akhirnya tidak jadi dilanjutkan dengan alasan ini.

Baca juga: Peserta PKP PPSDM Regional Bukittinggi Studi Praktik Pelayanan Publik ke Pemko Padang

Bagi Fraksi Gerindra, laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban publik terkait fungsi pengawasan oleh Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumbar. "Jadi, Fraksi Gerindra ingin menyampaikan bahwa, yang terhormat saudara gubernur, jangan dustai kami, dan jangan korbankan anak buah mu!" tutup Hidayat. (Mel)

Penulis: Imel
Editor: BiNews