Proyek Mangkrak dan Sinergitas Pemprov dengan Kabupaten/Kota Jadi Pantauan Fraksi Gerindra

PADANG, binews.id -- Sejumlah program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur, Mahyeldi -- Audy Joinaldy menjadi sorotan anggota dewan di Fraksi Gerindra DPRD Sumbar.

Disebutkan Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat, dalam penetapan kinerja Program Unggulan (Progul) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 sesuai dengan Keputusan Gubernur bernomor 050-47-2022 dijelaskan, salah satu program unggulan adalah menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagai Pusat Pendidikan dan wisata IPTEKS atau education tourism. Langkah operasional yang dilakukan adalah menuntaskan pembangunan Gedung Kebudayaan agar dapat segera difungsikan sebagai pusat pendidikan dan wisata budaya paling lambat tahun 2023.

"Namun kenyataannya, hingga akhir 2022, realisasi pembangunan Gedung Kebudayaan masih jauh dari progres yang diharapkan, bahkan berpotensi bermasalah secara hukum. Kemudian, selain Gedung Kebudayaan, proyek lain yang mangkrak adalah pembangunan Main Stadion," ujarnya dalam jumpa media Selasa (3/1/2023) di Gedung DPRD Sumbar.

Kemudian, lanjut Hidayat, pembangunan peningkatan jalan provinsi seperti ruas Panti Simpang Empat melalui Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman dibiarkan rusak, banyak titik jalan yang berlubang parah (bahkan masyarakat sudah tanam pisang di tengah jalan tersebut).

Baca juga: Semen Padang Lanjutkan Komitmen Cegah Stunting Lewat Bantuan Rp47 Juta di Hardiknas 2025

Lalu, ruas jalan Tapus Muara Sungaio Lolo ke Gelugur, kondisinya sudah sangat parah dan hanya bisa ditempuh kendaraan dengan doble garden atau oleh kendaraan roda dua saja. Begitu juga dengan ruas jalan Rao Rokan Hulu di Kabupaten Pasaman

Dikatakan Hidayat, salah satu strategi percepatan pembangunan daerah adalah adanya sinergisitas dan kolaborasi yag konkret antara pemerintahan kabupaten dan kota serta pemerintah pusat.

"Berdasarkan informasi dan kondisi yang terjadi, bahwa selama ini kami menangkap sering terjadinya kegagalan Sdr Gubernur melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kabupaten kota," ujarnya didampingi anggota faksi, Supardi, Nurkhalis, Desrio Putra, Evi Yandri, Ismunandi Syofyan, Jasma Juni, Jempol, Khairuddin Simanjuntak, Mario Syahjohan, Mesra, Mukhlis Yusuf Abit, Syafruddin Putra, dan Yunisra Syahiran.

Pelaksanaan program dan kegiatan Pemprov cenderung berjalan sendiri-sendiri. Setidaknya, hal ini tergambar saat kegiatan rapat rapat koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota ternyata yang hadir bukan Kepala Daerahnya. Bukan hanya dengan Kabupaten dan Kota saja, tapi juga membaca adanya penurunan kualitas komunikasi dan koordinasi Gubernur dengan Pemerintaha Pusat, sehingga program dan kegiatan pembangunan di daerah yang berpotensi dapat dibiayai APBN tidak didapatkan. Berbeda jauh dengan Pemrov Bali misalnya, yang mendapatkn alokasi APBN sebesar Rp2,5 triliun untuk pembangunan pusat gedung kebudayaan bertaraf internasional. "Kami merasakan adanya sekat dan sumbatan komunikasi dan koordinasi Sdr Gubernur dengan pemerintah pusat. Hal ini bisa dilihat dengan masih rendahnya sisi pendapatan Transfer Daerah, terutama DAK Fisik. Fraksi Partai Gerindra melihat dalam tiga tahun belakangan, jumlahnya juga tidak menggairahkan. Ketika Provinsi lain mampu manggaet APBN dengan nilai Triliun Rupiah, Sumbar hanya mampu menggaet DAK Fisik Rp 387 miliar," tuturnya.

Baca juga: Visitasi Akreditasi Program Studi S2 PAUD UNP: Komitmen terhadap Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Begitu juga dengan kualitas hubungan antara Ranah dengan Rantau. Potensi perantau yang tersebar di berbagai sektor dan lembaga sesungguhnya adalah potensi besar untuk bersama sama mempercepat pembangunan Ranah ini. (Mel)

Penulis: Imel
Editor: BiNews