Dua Program Unggulan Pemprov Sumbar Jadi Agenda Prioritas Pengawasan BPKP

PADANG, binews.id -- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan dua program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai agenda prioritas pengawasandaerah tahun 2023.
Kedua program unggulan tersebut yaitu, optimalisasi pengelolaan sampah berkelanjutan, dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terintegrasi, serta meningkatkan pendapatan petani dan nelayan melalui alokasi 10 persen anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian, salah satunya kehutanan sosial.
Penetapan kedua agenda prioritas pengawasan daerah ini disampaikan BPKP dalam sharing session Talkshow Palanta Ilmu bersama Wakil Gubernur Audy Joinaldy di Library Cafe, Kantor Wilayah BPKP Sumbar di Padang, Jumat (3/2/2023).
Mengangkat tema "Pacu produktivitas Gegas Ekonomi Berkelanjutan", Wagub menjelaskan, landasan dipilihnya pengelolaan sampah berkelanjutan menjadi sektor unggulan dalam RPJMD Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah tingginya peningkatan limbah B3 pada masa pandemi Covid-19 khususnya dari sektor medis, terbatasnya fasilitas pengolahan limbah B3 di Indonesia, serta peluang ekonomi bagi daerah yang dapat dimanfaatkan dari pengolahan limbah tersebut.
Baca juga: Wagub Sumbar Sambangi Rumah Anak Korban Kekerasan di Dalam Angkot
Sementara program peningkatan pendapatan petani didasari atas dominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertanian yang mencapai 25 persen, serta luasnya areal kawasan hutan di Sumbar, yaitu mencapai 55 persen dari total luas wilayah 43.013 km persegi.
"55 persen wilayah Sumatera Barat adalah hutan, dari 55 persen itu, 35 persen nya adalah hutan lindung. Terus, seribu lebih nagari-nagari kita berada di wilayah perhutanan itu," ujar Wagub menjelaskan.
"Balik lagi ke teori ekonomi dasar, untuk mengungkit ekonomi yang paling mudah ya dari sektor utamanya dulu, yaitu pertanian. Karena sarana sudah ada. Dan betul, sektor pertanian tetap tumbuh meski selama pandemi Covid," sambung Wagub.
Memasuki tahun ke tiga RPJMD 2021-2026 tersebut, kedua progul ini mulai menunjukkan progres yang cukup signifikan. Diantaranya yaitu, fasilitas pengolahan limbah B3 yang dibangun di Padang, dalam satu tahun telah mengolah 200 ton limbah B3 dari 150 fasilitas kesehatan yang ada di Sumatera Barat.
Baca juga: Audy Joinaldy: Perlahan Sumbar Mulai Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik
"Harapannya kita juga bisa menangkap juga limbah dari provinsi lain seperti Riau dan Jambi, sehingga dari sampah ini efek ekonomi nya semakin besar untuk Sumatera Barat," terangnya.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- KAI Divre II Sumbar Gelar Ramp Check untuk Pastikan Keselamatan dan Kenyamanan Angkutan Lebaran
- KAI Divre II Sumbar Imbau Masyarakat Tidak Ngabuburit di Jalur Kereta Api Demi Keselamatan
- Datuak Febby: Keterbukaan Informasi Penting untuk Efisiensi Anggaran
- Wako Fadly Amran Instruksikan Damkar Siram Material Tercecer di Jalan Bypass
- Kapolda Sumbar Hadiri Launching Penguatan Program Pekarangan Pangan Lestari