Dua Program Unggulan Pemprov Sumbar Jadi Agenda Prioritas Pengawasan BPKP

Sedangkan pada sektor perhutanan sosial, Wagub mengatakan sampai dengan akhir 2022 lalu mencatat peningkatan pendapatan petani hampir 11 persen, ditambah hilirisasi produk perhutanan sosial yang sudah berkualitas ekspor, seperti kopi Solok Radjo.

"Tetapi ini harus terus di evaluasi, di push dan di develop. Ketika diberikan umpan, kelompok tani dan hutan itu harus bisa men-drive hasil ekonomi. Jadi nanti yang dibantu kelompok yang lain lagi, kelompok yang sudah pernah mendapat bantuan dan berhasil, kita arahkan untuk membantu kelompok yang lain," lanjut Wagub.

Berkaitan dengan hal ini pula, BPKP punya peran amat besar. Terutama untuk mengawasi dan mengingatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan.

Baca juga: Jelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, Sumbar Matangkan Pengendalian Inflasi

Diakui Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Dessy Adin, beberapa tahun terakhir merupakan tahun berat karena segala daya yang dimiliki pemerintah dioptimalkan untuk penanganan Covid dan pemulihan ekonomi. Belum lagi tahun ini, pemerintah juga harus bersiap menghadapi adanya kemungkinan krisis pangan, energi dan keuangan global.

Kondisi ini tentu menuntut adanya prioritas pemerintah maupun kepala daerah dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi, untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

"Dalam hal ini BPKP bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagai early warning system atas berjalannya program pemerintahan," ungkap Dessy.

Dessy berharap sharing session antara BPKP dan Pemprov Sumbar dapat terus memberikan insight dan foresight bagi kedua belah pihak, khususnya dalam menjalankan maupun pengawasan terhadap program-program pembangunan. (bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews