Nyaris Dua Bulan KPID dan KI Sumbar Tak Terima Honor, Anggota DPRD Hidayat: Jangan Zalim, Segera Bayarkan Hak Orang!

Selasa, 21 Februari 2023, 19:29 WIB | Ragam | Kota Padang

PADANG, binews.id -- Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Gerindra Hidayat nyaris gebrak meja begitu dapat info honorarium anggota Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar dua bulan belum cair.

"Ini apa-apaan jajaran pak gubernur Sumbar nih, masa honorarium KI dan KPID Sumbar yang sebentar lagi Maret belum juga cair juga," ujar Hidayat geleng kepala dan nyaris gebrak meja di ruang fraksinya, Selasa 21/2-2023.

Besok Maret, kalau belum juga cair berarti sudah dua bulan anggota KI dan KPID Sumbar itu hidupnya miris. Mungkin komisioner itu banyak yang tidak ditegur istri dan anaknya.

"Ini zalim namanya, dan tidak perlu saya ajarkan soal hadis Rasulullah soal upah, Pak Gubernur pasti tahulah," ujar Hidayat.

Hidayat tidak habis pikir hanya soal belum di SK kan KPA dan PPATK di Diskominfotik Sumbar, lalu honor yang menjadi haknya KI dan KPID serta wajib dibayarkan pemerintah terpending.

"Ingat KI itu anggarannya di APBD menumpang di Diskominfotik Sumbar, anggaran KI Sumbar itu tidak anggaran dinas itu, hanya karena UU 14 tahun 2008 saja yang memerintahkan dinas terkait memfasilitasi, jadi jangan dikira anggaran KI di Diskominfotik itu anggaran dinas ya," ujar Hidayat.

Lalu KPID, lembaga ini hibah, jadi kata Hidayat tidak ada alasan administrasi lah untuk membayarkan honorarium mereka.

Hidayat mendapatkan info kalau parasaian KI dan KPID itu sudah lama, honorarium Januari dibayar Februari, lalu pada Desember dua kali terima honorarium.

"Jangankan telat tanggal sudah biasa, telat bulan informasinya setiap awal tahun anggaran seperti ini. Saya tegas meminta kepada Pak Gubernur untuk soal ini menata jajarannya Jangan terima laporan asal bapak senang juga lagi. Dan saya tahu pasti benalu seperti ini tidak tahu pak gubernur, kalau tahu pasti sudah marah besar beliau," ujar Hidayat.

Halaman:

1 2 Selanjutnya