Musrenbang RKPD di Kecamatan Lengayang dan Linggo Sari Baganti Dihadiri Bupati Rusma Yul Anwar

PESISIR SELATAN,binews.id -- Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat Rusma Yul Anwar menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan salah satu isu strategis yang kita rasakan saat ini adalah rendahnya kemampuan fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan. Pada umumnya seluruh kabupaten dan kota di sumbar merasakan pengaruh yang signifikan akibat keterbatasan ini.

Kondisi ini makin dipersulit ketika terjadi perubahan pola peruntukan dan transfer pusat dalam bentuk DAU ditentukan dan DAU tidak ditentukan penggunaanya.

"Kondisi ini memaksa kita harus melakukan penyesuaian, mesti kita pahami bahwa kondisi ini bukanlah kehendak sepihak pemda. Namun regulasi pusat dan keterbatasan fiskal yang membuat langkah tidak populis ini harus ditempuh," ungkapnya.

Baca juga: Program Studi S2 dan S3 Administrasi Pendidikan FIP UNP Sosialisasi ke Dinas Pendidikan Dharmasraya

Diantara dampak yang dirasakan langsung adalah berkurangnya belanja operasional rutin kantor, tunjangan perbaikan penghasilan ASN, Tunjangan Aparatur Pemerintah Nagari dan berbagai program prioritas daerah terpaksa harus ditunda.

Lanjutnya, disamping keterbatasan fiskal tadi, isu strategis lainnya yang juga dirasakan adalah rendahnya daya saing SDM, nilai tambah dan produktivitas sektor unggulan relatif menurun serta belum merata layanan infrastruktur pelayanan dasar.

Selanjutnya, sesuai amanat Presiden Jokowi tahun 2023 dan 2024 adalah target penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Pesisir Selatan. Penghapusan tersebut dilaksanakan melalui aksi Konvergensi yang diintegrasikan dengan upaya penurunan Prevalenai Stunting di Pesisir Selatan.

Berdasarkan itu, maka tema yang diangkat pada Musrembang RKPD tahun 2024 ini adalah Peningkatan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Sektor Unggulan.

Baca juga: FIK UNP Terima Rombongan Studi Banding Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singaperbangsa Karawang

"Perlu disampaikan bahwa memang belum seluruh usulan dapat terakomodir karena selain diakibatkan oleh perubahan regulasi dan Dana Transfer Pusat, juga dikarenakan pertimbangan teknis OPD terkait yang belum memungkinkan," lanjutnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews