Reses Hidayat Jemput Aspirasi Ratusan Petani: Pak Dayat, Tolong Sampaikan Ke Gubernur Pupuk Kami Tidak Ada

PADANG, binews.id -- Ratusan petani di Kecamatan Pauh, Kota Padang menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota DPRD Sumbar Hidayat terkait susahnya mendapatkan pupuk untuk tanaman padi. Hal ini disampaikan petani Alai Kapalo Koto saat reses anggota DPRD Sumbar, Hidayat, Minggu (5/3/2023).

Rosman, petani yang juga Ketua RT03/RW03 Kelurahan Kapalo Koto menyampaikan, pupuk yang susah didapat di pasaran adalah jenis urea dan NPK subsidi. Dirinya tergabung dalam Kelompok Tani (Keltan) Limo Sepakat, menyebut, kuota untuk kelompoknya berkurang 20 persen dibanding tahun sebelumnya. Akibatnya, dirinya dan ratusan petani lainnya terpaksa membeli pupuk non subsidi.

"Memang susah sekarang Pak Hidayat pupuk subsidi ini. Apalagi sangat kami butuhkan. Namun, stoknya di kios yang ditunjuk pemerintah stoknya terbatas. Terpaksa kami berbagi dengan sesama petani lainya," katanya.

"Namun tidak mencukupi kebutuhan pupuk untuk lahan kami. Terpaksa kami membeli pupuk non subsidi. Itu pun ketersedian terbatas di kios kios. Tolong lah kami, Pak Hidayat. Sampaikan ke Gubernur, dicarikan jalan keluarnya," ungkap Rosman yang miliki lahan pertanian 2 hektare itu.

Baca juga: Stasiun Kayu Tanam: Simpul Sejarah, Pendidikan, dan Mobilitas Padang

Hal senada, diungkapkan Ketua RW yang juga pengurus Keltan Limo Sepakat, Alai Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Syamsuardi. Ia menyebut, lebih 60 hektare lahan pertanian padi di Alai kekurangan pupuk. Banyak juga petani yang memiliki keterbatasan anggaran untuk membeli pupuk non subsidi. Sehingga mereka terpaksa menggunakan pupuk jatah mereka saja. Akibatnya berpengaruh terhadap tingkat kesuburan padi dan buah padi. "Kami yakin untuk panen pertama tahun ini akan berkurang dibanding panen sebelumnya," terang Syamsuardi.

Menanggapi hal tersebut, Hidayat akan menyampaikan aspirasi masyarakat ini ke dinas terkait. Hidayat berpikir pupuk untuk pertanian di Sumatera Barat sudah memiliki kuota yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Mekanisme teknis pembagian diatur oleh dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

"Barang tentu, kajian tersebut sudah mengatur kebutuhan riil petani tentang pupuk ini. Sehingga tidak akan terjadi kondisi seperti di kawasan alai kapalo koto ini," terang Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat.

Dalam reses anggota DPRD Sumbar kedua di Alai Kapalo Koto ini, Hidayat juga menampung berbagai aspirasi masyarakat lainnya, seperti masalah BPJS, adanya biaya komite yang besar di pungut di SMA/SMK, serta masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baca juga: UNP Gelar PICEMA ke-4 dan Rakernas APMAPI XIII untuk Penguatan Manajemen Pendidikan Menuju Era Education 5.0

Hidayat berjanji, seluruh aspirasi masyarakat ini akan diteruskan ke fraksi dan akan dijadikan pandangan fraksi Gerindra di DPRD Sumbar agar dapat ditindaklanjuti oleh gubernur ke OPD terkait.

Penulis: Imel
Editor: BiNews