Ketua BK DPD RI Leonardy Mendorong Dana APBN dan APBD untuk Penanganan Stunting

PADANG, binews.id -- Leonardy Harmainy, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI dan Ketua Dewan Pembina Jaringan Pemred Sumbar (JPS), menyampaikan pentingnya mengatasi stunting di Indonesia dengan cara yang lebih efektif.

Menurutnya, dana untuk program penanganan stunting harus diambil dari berbagai sumber, termasuk APBN, APBD provinsi, kota, dan kabupaten, bukan hanya mengandalkan dana desa saja.

"Anak stunting ditimbang, lalu dikasih gizi (diberi makanan tambahan) bulan depan berat badan anak itu harus naik dua ons. Malah nggak naik-naik, karena apa, tanpa dibekali gizi saat anak itu pulang ke rumah dari posyandu. Itu saya dapat dari Walinagari di daerah pemilihan saya Sumbar," ujarnya.

Leonardy Harmainy juga mengkritik rendahnya anggaran yang diberikan untuk penanganan stunting. Menurutnya, baru pada tahun 2023 Kementerian Kesehatan RI menganggarkan dana khusus untuk mengatasi stunting. Hal ini terjadi setelah adanya perjuangan dari Komite IV DPD RI.

Baca juga: Leonardy Apresiasi Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa oleh BPKP Sumbar

Selain itu, Leonardy Harmainy juga menyerukan agar media yang tergabung dalam Jaringan Pemred Sumbar (JPS) fokus pada pemberitaan yang menyangkut isu politik, ekonomi, dan sisi humanisme, terutama terkait inflasi Sumbar yang menjadi yang tertinggi di Indonesia pada tahun 2022. JPS juga diminta untuk membahas secara terus-menerus tentang penanganan stunting dan menjadikan praktik pengentasannya sebagai viral untuk menyebarluaskan kesadaran tentang masalah ini.

JPS sendiri merupakan organisasi silaturahmi yang beranggotakan sekitar 30 Pemred dan Owner media cetak, online, dan radio di Sumbar. Organisasi ini memiliki tujuan untuk sharing dan penguatan topik pemberitaan.

Leonardy Harmainy menandatangani SK kepengurusan JPS periode 2022-2025 pada Senin sore di Claytone Cafe dan mengatakan bahwa kepengurusan tidak perlu terlalu besar, karena organisasi ini adalah organisasi non-partai yang tidak membutuhkan kepengurusan yang besar. (bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews