Ombudsman RI Sorot Minimnya Akses Layanan Publik di Mentawai, Ini Temuannya...

PADANG, binews.id - Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, soroti minimnya akses masyarakat terhadap layanan publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai, wilayah terluar dan tertinggal. Dalam kunjungannya pada 14-15 Maret 2023, Ombudsman menemukan bahwa masyarakat di sana mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, internet, bahan bakar, dan pupuk bersubsidi.

Menurut Yeka, mendukung sektor pertanian merupakan hal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Mentawai. Namun, untuk meningkatkan pelayanan publik di wilayah terluar dan tertinggal, perlu ada strategi terfokus untuk mengatasi masalah mendasar yang ada. Ombudsman menyarankan agar pemerintah dapat memprioritaskan satu masalah pelayanan publik yang paling strategis.

Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat Kepulauan Mentawai adalah minimnya akses terhadap pupuk bersubsidi di kios tani. Hanya ada satu kios tani di empat pulau di wilayah tersebut. Yeka menyarankan agar BUMDes dapat menjadi kios tani untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pupuk bersubsidi. Selain itu, Ombudsman sedang mengupayakan besaran fee bagi distributor dan pengecer kios pupuk untuk meningkatkan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tersebut.

Ombudsman juga mengecek realisasi kartu tani di Kepulauan Mentawai dan menemukan bahwa hanya 54% petani yang telah mendapatkan kartu tani dan bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun, kelemahan dari kartu tersebut adalah tidak adanya mesin Electronic Data Capture (EDC) dan hanya satu kios tani di satu kabupaten.

Baca juga: KAI Divre II Sumbar Berkomitmen Memberikan Layanan Terbaik pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2025

Selain itu, masyarakat Kepulauan Mentawai juga mengeluhkan minimnya akses internet dan ketersediaan BBM di wilayah tersebut. Ombudsman akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Pertamina untuk meningkatkan akses internet dan ketersediaan BBM di wilayah tersebut. Ombudsman juga meminta Pertamina untuk melakukan pembinaan dan sanksi bagi oknum yang melanggar ketentuan pembelian BBM di Kepulauan Mentawai.

Dalam kesempatan tersebut, Ombudsman juga memantau layanan pupuk bersubsidi di Kota Padang dan menemukan bahwa tidak ada kendala mengenai stok, namun ada keterbatasan stok dan tempat penyimpanan di salah satu distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Padang Pariaman.

Yeka juga melakukan peninjauan stok dan harga bahan pangan di Pasar Raya dan Pasar Tanah Kongsi di Kota Padang pada Jumat pagi. Ia mengapresiasi adanya stabilitas pasokan bahan pangan pokok yang strategis dan daya beli masyarakat.

Menurut Yeka, dari sisi pasokan bahan pangan pokok tidak ada masalah, kecuali untuk produk Minyakita yang tidak ditemukan di pasar. Namun, alternatif lain berupa minyak curah tersedia di pasar.

Baca juga: 31 Maret Batas Akhir Penyerahan Laporan Layanan Informasi Publik

Yeka juga mengapresiasi layanan pos ukur ulang di Pasar Raya Kota Padang, namun terkait revitalisasi pasar di Kota Padang, Yeka mengatakan hal ini memerlukan perhatian dari pemerintah pusat. Menurutnya, revitalisasi pasar harus dipercepat dan tidak boleh memakan waktu bertahun-tahun sehingga kegiatan ekonomi pada pedagang tetap dapat berjalan.

Penulis: Imel
Editor: BiNews