Ikut Kampanyekan Wajib Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan dan Minuman, Gubernur Mahyeldi Sebut itu Sesuai Karakter Masyarakat Sumbar

PADANG, binews.id -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam mengejar target 10 juta produk bersertifikat halal di tahun 2024. Gubernur menilai hal tersebut sesuai dengan karakter masyarakat di Provinsi Sumatera Barat (Prov. Sumbar).

"Kami di Sumbar, sangat setuju dengan semangat pemerintah pusat untuk mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia,"ungkap Gubernur Mahyeldi pada saat Kampanye Mandatory Halal Provinsi Sumatera Barat Tahun

2023 di lataran parkir GOR Agus Salim, Sabtu, (18/3/2023).

Selanjutnya Gubernur Mahyeldi mengaku, pihaknya sangat terbantu oleh kebijakan yang mewajibkan setiap produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal tersebut.

Baca juga: Peninjauan Sekolah Rakyat Menjadi Kegiatan Pertama Wapres Gibran Saat Kunker ke Sumbar

ia juga menilai hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

"Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk melakukan pengembangan industri halal di Indonesia, Kami di Sumbar merasa sangat terbantu dan siap mendukung sepenuhnya,"ujar Gubernur Mahyeldi.

Lebih lanjut Gubernur Mahyeldi menyampaikan, bahwa pihaknya juga bertekad menjadikan Sumbar sebagai daerah produsen utama produk halal Indonesia, paling tidak untuk wilayah Barat Indonesia.

"Secara umum, berbagai produk UMKM Sumbar telah teruji kehalalannya, ini peluang untuk menjadi produsen utama produk halal di indonesia, paling tidak untuk wilayah barat saja, Kita akan dorong itu,"tegas Mahyeldi.

Baca juga: Pemprov Sumbar Dukung Penetapan Status Geopark Sianok-Maninjau dan Silokek di UNESCO

Untuk diketahui, hari ini sabtu (18/3) kegiatan yang digagas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI tersebut, dilaksanakan secara serempak di 1.000 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Penulis: Imel
Editor: BiNews