Soal Syarat Naik KA Lokal di Divre II Sumbar, Vice President Divre II Sumatera Barat Sofan: Tidak Ada Perubahan

PADANG, binews.id -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat saat ini sedang melaksanakan aturan penumpang kereta api sesuai SE Kemenhub Nomor 84 Th 2022 dan SE Kemenkes Nomor HK.02.02/II/3984/2022 sejak 19 Desember 2022, dimana tidak ada perubahan untuk pelanggan KA Lokal.
Vice President Divre II Sumatera Barat, Sofan, mengatakan, KA yang saat ini beroperasi di Divre II Sumbar hanya KA Lokal yaitu KA Sibinuang sebanyak 8 trip pada jalur Padang-Naras, KA Perintis atau Ekspres Minangkabau sebanyak 12 trip pada Rute Pulau Aie-Minangkabau International Airport (BIM), dan Kereta Api Lembah Anai dengan 6 perjalanan pada rute Kayu Tanam-Minangkabau International.
"Kami tekankan kepada seluruh calon pelanggan untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan naik kereta api yang akan muncul secara otomatis dan harus disepakati oleh calon pelanggan pada saat pembelian tiket," ujar Vice President PT KAI (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat Sofan Hidayah.
Sofan mengatakan, KAI selalu menerapkan syarat-syarat naik kereta api yang telah ditentukan pemerintah. Jika pemerintah menetapkan perubahan persyaratan, maka KAI akan mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut dan akan segera mensosialisasikannya kepada masyarakat.
Baca juga: KAI Divre II Sumbar Sertifikasi 132 Pegawai Sepanjang 2024 untuk Wujudkan SDM Profesional
Berikut persyaratan lengkap bepergian menggunakan Kereta Api Lokal dan Jarak Jauh yang telah diterapkan KAI sejak 19 Desember 2022:
Persyaratan naik KA Lokal dan Aglomerasi
a) Setidaknya satu dosis vaksinasi
b) Tidak wajib menunjukkan hasil negatif Antigen Rapid Test atau RT-PCR
Baca juga: Jaga Kesehatan Pegawai, KAI Divre II Sumbar Gelar Medical Check Up
c) Pelanggan yang tidak divaksinasi karena alasan medis harus menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Kota Padang Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Bimtek Branding Digitalisasi
- Permudah Akses Perbankan untuk UMKM, Pemko Padang Bersinergi dengan CIMB Niaga
- Evaluasi untuk Adinata Syariah 2025, Gubernur Mahyeldi Targetkan Sumbar Kembali Raih Juara Umum
- OJK: Likuiditas Perbankan 2025 Masih Ketat, Sektor Pertanian Perlu Digenjot
- Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa Inisiasi Pemprov dan Pertamaina Terkait Stabilisasi Stok BBM