Bincang dengan Bapeda Provinsi Riau, Supardi: Sumbar Mengejar Kemandirian Fiskal Butuh Inovasi Strategis Yang Hebat

PEKANBARU, binews.id -- Saat ini Pemprov Riau telah masuk 3 besar daerah yang berhasil dalam kemandirian fiskal dimana lebih dari 56 persen mereka berasalan dari Pendapatan Asli Daerah, tidak terfokus lagi pada uang tranfer dari pemerintah pusat

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi, SH disela-sela pertemuan Komisi III DPRD Sumbar dengan Badan Perdapatan Daerah (Bapenda) Prov Riau di Pekanbaru, Selasa (4/4/2023).

Ketua DPRD Sumbar itu juga mengatakan keberhasilan Provinsi Riau ini bukan saja karena banyak pabrik dan sumber daya alamnya, namun dikarena mereka memiliki banyak inovasi dalam mengelola sumber potensi yang ada secara baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

"Sejak beberapa waktu lalu, Riau telah mencapai kemandirian fiskal dengan ratio 56 % alokasi anggaran APBD berasal dari pendapatan Daerah tahun 2023. APBD Prov. Riau sebesar Rp.9.1 Trilyun. Predikat kemandirian fiskal tersebut sama dengan 2 Provinsi lainnya di Indonesia yaitu DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur. Status kemandirian fiskal tidak di dapat begitu saja namun melalui upaya upaya strategis yang diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan," ungkap Supardi.

Baca juga: UNP Gandeng Pemkab Pasaman, Kirim 82 Mahasiswa KKL untuk Pengembangan Literasi Digital di Nagari

Supardi katakan, hal ini tentu akan menjadi dorongan bagi pemprov Sumbar dalam meningkatkan PAD untuk kemandiri viskal sebagaimana yang telah di capai provinsi Riau saat ini.

"Prinsip kemandirian fiskal ini tentu merupakan sebuah tekad dan semangat yang bermartabat bagi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan Sumatera Barat ke depannya, tentu butuh inovasi-inovasi kreatif yang hebat" harapnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang diwakili oleh kepala Bidang Pajak Daerah Muhamad Sayoga, dalam presentasinya menyampaikan, pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor, Provinsi Riau menerapkan program 7 Bertuah yang disambut baik oleh masyarakat yang tercermin dari banyaknya masyarakat yang memanfaatkan kemudahan yang diberikan pemerintah. Realisasi PKB Riau tshun 2022 sebesar Rp.1.3 T dan BBNKB sebesar Rp.1 T.

"Realisasi pajak air permukaan provinsi Riau, terdongkrak dengan banyaknya industri besar yang memanfaatkan air permukaan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 58 milyar pertahun. Namun demikian, kendala dan hambatan pengeloaan pendapatan daerah terus diupayakan diminimalisir antara lain adalah cleansing data kendaraan bermotor, kalibrasi meteran pe ggunaan air dan optimalisasi koordinasi dengan stakeholder pendapatan di Riau, katanya.

Baca juga: Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana Sampai 14 Juni 2025 Ini

Yoga dalam sesi diskusi juga di bahas penyelesaian masalah Pajak Air Permukaan PLTA Koto Panjang yang sudah semakin terurai. Dalam beberapa kali pertemuan yang di fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, sudah didapatkan beberapa alternatif antara lain bahwa akan ada alokasi anggaran untuk penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di wilayah Sumatera Barat yang kondisinya mengalami kerusakan mengkhawatirkan dan segera perlu ditangani.

Penulis: Imel
Editor: BiNews