Kupas Tuntas Soal Novotel Bukittinggi, DPRD Sumbar Resmi Bentuk Pansus

PADANG, binews.id -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar dua agenda pada rapat paripurna, Senin (22/5/2024) di ruangan rapat utama DPRD Sumbar .

Dua agenda yang digelar tersebut adalah, penyampaian nota penjelasan DPRD tentang rancangan peraturan daerah (Ranperda) perhutanan sosial, nota penjelasan gubernur terhadap ranperda tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah, agenda kedua yaitu pembentukan dan penetapan panitia khusus (Pansus) pembahasan novotel.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi wakilnya Irsyad Safar dan dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy serta undangan lainnya.

Supardi saat membuka rapat mengatakan, pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan secara serampangan dapat menimbulkan masalah sosial budaya seperti turunnya keanekaragaman hayati flora dan fauna, hilangnya kawasan konservasi dan juga budaya, adanya perubahan siklus air di bumi, dan memicu terjadinya bencana alam.

Baca juga: Paripurna DPRD Sumbar, Fraksi Gerindra Dukung Penerapan SPBE untuk Layanan Publik yang Lebih Efisien

"Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup menggagas program perhutanan sosial, guna mengurangi dampak perusakan hutan secara signifikan," kata Supardi.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Supardi, Sumbar yang memiliki luas hutan 2.286.883 Ha yang terbagi ke dalam fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang luasannya mencapai 54,43% dari luas Provinsi Sumatera Barat.

"Sudah seharusnya untuk mengimplementasikan Perhutanan Sosial mewujudkan kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan serta meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan perhutanan sosial yang lestari, sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta keseimbangan ekosistem," jelas Supardi.

Dalam penyampaian nota penjelasan DPRD terhadap ranperda perhutanan sosial, Arkadius Dt.Intan Bano selaku Ketua Komisi II dprd Sumbar menjelaskan bahwa ranperda perhutanan sosial ini merupakan ranperda prakarsa anggota DPRD Sumbar .

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar Evy Yandri Bagikan Hadiah pada Peringatan HPSN 2025 di Pantai Air Manis

Untuk agenda kedua tentang pembentukan dan penetapan panitia khusus (Pansus) pembahasan novotel,ketua DPRD menskor rapat paripurna selama lima menit karena ada hal yang belum siap.

Penulis: Imel
Editor: BiNews