Pemko Bukittinggi Launching GPM Untuk Menjaga Stabilisasi Pasokan Serta Pengendalian Inflasi
BUKITTINGGI - Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pertanian dan Pangan launching Gerakan Pangan Murah(GPM) untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga, serta pengendalian inflasi pangan.
Pada kegiatan melounching GPM, Pemerintahan Kota Bukittinggi, juga menyalurkan Bantuan Beras CPP tahap 3 untuk 4.466 KK di Balairung rumah dinas Wako, Senin (26/06).
Pada kesempatan itu, Walikota Bukittinggi, Erman Safar, mengatakan, kegiatan GPM ini merupakan salah satu upaya Pemko Bukittinggi untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.
Jadi tujuannya, GPM adalah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga, serta pengendalian inflasi pangan, jelas Wako.
Baca juga: Inflasi Sumbar Maret 2026 Melandai, BI Sebut Upaya Pengendalian Harga Efektif
Sementara bantuan beras CPP ini, merupakan program pemerintah pusat, untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pokok, khususnya beras, telur dan minyak, kepada 4466 KK, ujar Wako.
Menurut Wako Erman Safar, Penyedia bantuan pangan adalah perum bulog dengan transporter dari PT. Pos Cabang Bukittinggi.
"Dengan dilaksanakannya acara launching gerakan pangan murah dan penyaluran cadangan pangan ini, kami harapkan keluarga penerima manfaat dan masyarakat Kota Bukittinggi merasakan kemudahan baik dari segi keterjangkauan fisik maupun ekonomi," ungkap Wako.
Wako menargetkan kegiatan pasar murah ini, akan dilaksanakan setiap bulan. Karena, harga yang ditawarkan cukup murah dibanding harga pasaran, pungkas Wako.
Baca juga: Inflasi Sumbar Februari 2026 Terkendali di Level 0,3 Persen, Lebih Rendah dari Nasional
Sementara Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Abdul Halim, menyampaikan, dalam rangka pengendalian harga pangan menjelang Idul Adha, badan pangan nasional mengadakan Launching Gerakan pangan murah (GPM) serentak secara nasional.
Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi
Berita Terkait
- Sekdaprov Sumbar Lantik 44 Pejabat Administrator dan Pengawas Eselon III dan IV
- Pemprov Sumbar Siapkan Pengembangan BRT di Dua Kawasan Aglomerasi
- Pemprov Sumbar dan Pemko Bukittinggi Sinkronkan Program Strategis Pembangunan
- Jaga Kelestarian Adat dan Budaya Minangkabau, Dinas Kebudayaan Sumbar Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemangku Adat
- Hasil Monev KI Sumbar 2024: 29 Badan Publik Informatif, 172 Tidak Informatif






