Kemenpan RB, Puji Keberhasilan Pemprov Sumbar dalam Pengelolaan SP4N LAPOR

JAKARTA, binews.id -- Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dalam pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) Republik Indonesia.
Hal itu ditandai dengan dimintanya, Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar, Fitriati untuk berbagi ilmu, tentang bagaimana bentuk pengelolaan Aplikasi SP4N LAPOR di Pemprov Sumbar sehingga bisa berhasil, kepada seluruh peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang Optimalisasi Implementasi dan Capaian Target Roadmap SP4N-LAPOR! 2020 - 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB di Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Sebelumnya, saat pembukaan acara Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas menegaskan aplikasi SP4N-LAPOR merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menampung keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan publik di lembaga/instansi pemerintah yang terintegrasi mulai dari pusat sampai daerah.
"Sp4n Lapor adalah sistem aplikasi yang dirancang untuk mengevaluasi kualitas layanan publik dari istansi pemerintah, melalui penampungan aspirasi berbasis digital/online yang terintegrasi," jelasnya.
Baca juga: DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin
Menurutnya, salah satu daerah yang penerapan dan pengelolaannya telah bagus adalah Pemprov. Sumbar. Ia menyebut, agar dapat saling berbagi ilmu, pihaknya telah minta pejabat penanggung jawab di Pemprov Sumbar untuk memaparkan bagaimana sistem pengelolaan SP4N LAPOR disana kepada para peserta Rakor.
"Salah satu daerah yang telah berhasil dalam pemanfaatan sistem aplikasi SP4N LAPOR adalah Pemprov. Sumbar. Nanti, kepada perwakilan dari Sumbar tolong jelaskan kepada kami, bagaimana pola pengelolaan disana, agar bisa dicontoh daerah lain," ungkap Menpan RB.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar, Fitriati menjelaskan pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sangat membutuhkan komitmen dari kepala daerahnya. Ia menyebut, itu ada di Sumbar.
"Gubernur kami, Bapak Mahyeldi Ansharullah sangat peduli akan hal ini. Ketegasannya itu, membuat kami lebih mudah dalam menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait pelayanan publik di Sumbar," ungkap Fitriati saat memberi paparan kepada seluruh peserta Rakornas.
Baca juga: Baksos Polri Presisi, Pemko Padang Apresiasi Pembagian Sembako oleh Polresta
Ia mengaku, komitmen itu tidak hanya dalam bentuk lisan tapi juga dituangkan dalam visi misi, RPJMD serta program unggulan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Yakni meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik (e-government).
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Diplomasi Kuliner Gubernur Sumbar: Mempersatukan Kepala Daerah Melalui Cita Rasa Masakan Padang
- Ini Cara Gubernur Mahyeldi Menjaga Harmonisasi dengan Bupati/Walikota di Sumbar
- Gubernur Sumbar dan Kepala Daerah Terpilih Solok Raya Bersilaturahmi dengan Perantau S3 di Jakarta
- Resmi Dilantik Presiden, Gubernur Mahyeldi dan Wagub Vasko Langsung Bergerak Cepat Membangun Sumatera Barat
- Fadly Amran - Maigus Nasir Dilantik, Padang Punya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baru