DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin

Padang, (tanggal) -- Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyambut positif wacana Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang mewajibkan pasangan yang ingin menikah untuk melampirkan surat keterangan bebas HIV/AIDS. Wacana tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Nanggalo pada Rabu (26/2).
Muharlion menegaskan bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan dalam mengatasi penyebaran HIV/AIDS. Menurutnya, dengan adanya pemeriksaan HIV/AIDS sebelum menikah, peluang penyebaran virus di tengah masyarakat dapat ditekan.
"Jika itu akan menjadi program Pemko Padang dalam memperkecil peluang seseorang terpapar virus HIV/AIDS, DPRD Padang sangat mendukung sekali," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa langkah ini harus dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi pasangan yang menjalani pemeriksaan. Selain itu, Muharlion juga mengusulkan agar Pemko Padang melakukan pemeriksaan HIV/AIDS terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan Kota Padang, sebagaimana dilakukan dalam tes narkoba yang selama ini sudah berjalan.
"Jadi, tidak hanya pemeriksaan narkoba saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS bagi para ASN," katanya.
Pencegahan HIV/AIDS Melalui Edukasi dan Program Sosial
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyatakan bahwa wacana ini muncul sebagai respons terhadap kasus bayi yang lahir dalam kondisi telah terpapar HIV/AIDS. Menurutnya, salah satu langkah utama dalam pencegahan adalah memastikan pasangan yang akan menikah tidak terinfeksi virus tersebut.
"Pada saat ini, sudah ada bayi yang terlahir dengan HIV/AIDS. Oleh karena itu, kita mewacanakan agar pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan wajib melampirkan surat keterangan bebas HIV/AIDS. Untuk teknisnya, kita akan bahas lebih lanjut, namun ini masih sebatas wacana," jelas Maigus Nasir.
Selain kebijakan ini, Pemko Padang juga akan menguatkan edukasi tentang bahaya HIV/AIDS melalui program Smart Surau, yang bertujuan membangun karakter anak-anak sejak dini.
"Selain Smart Surau, kita juga akan melaksanakan program Sinergi Nagari, yang bertujuan meningkatkan nilai-nilai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Program ini akan disinergikan dengan peran Dubalang-Dubalang (penjaga keamanan adat) untuk melakukan pendekatan sosial dan pencegahan," tambahnya.
Masih Tahap Wacana, Butuh Kajian Lebih Lanjut
Meski mendapat dukungan dari DPRD, wacana ini masih membutuhkan kajian lebih lanjut, termasuk aspek teknis, sosial, serta regulasi yang mengatur pelaksanaannya. Pemerintah Kota Padang berencana mengundang berbagai pihak terkait, seperti tenaga medis, tokoh agama, dan akademisi, untuk membahas efektivitas dan dampak dari kebijakan ini sebelum diterapkan secara resmi.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menjadi alat deteksi dini, tetapi juga bagian dari upaya lebih luas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan HIV/AIDS di Kota Padang. (bi/rel/mel)
Penulis: Imel
Editor: Imel
Berita Terkait
- DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Ranperda SPBE
- Wigiyono Gelar Pengajian, Santunan Anak Yatim, dan Sunatan Massal Sambut Bulan Suci Ramadan
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tampung Aspirasi Masyarakat Kecamatan Padang Timur
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Serap Aspirasi Masyarakat di Hari Terakhir Reses Perseorangan
- Program Smart Surau, Wawako Maigus Nasir: Tahap Awal Dipilih Satu Masjid Tiap Kelurahan untuk Contoh