Pilkada Serentak, Gubernur Minta Kesbangpol Periksa Ketersediaan Anggaran dan Jadwal Tahapan

PADANG, binews.id --- Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno Vidio Conference (vidcon) bersama Menteri Dalam Negeri tentang Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020, di ruang kerja Jum'at (5/6/2020).
Gubernur Sumatera Barat mengatakan, Kementerian Dalam Negeri meminta jajaran kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) di seluruh Indonesia untuk berperan aktif mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, Desember 2020.
"Oleh karena itu, daerah yang akan menyelenggarakan pilkada mesti memulai persiapan, menggelar koordinasi, termasuk memeriksa anggaran yang tersedia beserta jadwal tahapan," ujar Irwan Prayitno.
Selanjutnya Gubernur Sumbar menjelaskan terkait dengan anggaran tentu kita mengikuti amanat undang-undang dan juga amanat Menteri bahwa kita harus memenuhi semua kebutuhan agar berjalan lancar dan sukses, itu merupakan suatu komitmen kita walaupun besar kecil yang terpenting adalah kreatif agar semua bisa berjalan dengan sukses.
Baca juga: Sumbar Terpilih sebagai Provinsi Penerima Program Sekolah Rakyat
"Dan dengan anggaran ini tentu akan kita perbaiki naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) terkait dengan efesiensi, perjalanan dinas dan Bimbingan Teknis (Bimtek) pertemuan itu kita efesiensikan, untuk penambahan persiapa pilkada dalam suasana covid maka kita dukung dengan Alat Pelindung Diri (APD) dengan rapid test," katanya.
"Tadi kita sudah punya jalan keluar kita di gugus tugas sudah menyiapkan semoga ini bisa tercover tapi kalaupun tidak, tentu kita akan tambahkan lagi dalam bentuk NPHD untuk memenuhi kebutuhan dilapangan," sambung Gubernur
Lebih lanjut Gubernur mengatakan mengenai jadwal tahapan karena suasana covid tentu ada suatu pemikiran agar aman covid tetap produktif untuk mengsukseskan.
Mengenai jadwal tahapan yang sudah difikirkan pada saat covid ini untuk berkampanye itu 71 hari yang dijadwalkan dari tanggal 26 September sampai 5 Desember dan hal ini sesuai jadwal yang sebelumnya terjadi bencana covid ada itu 71 hari.
Baca juga: Kapolda Sumbar Apresiasi Polres dan Polsek Aktif dalam Subuh Mubarakah
Gubernur mengusulkan karena situasi covid saat ini, masyarakatpun tidak keluar dan tidak ada kampanye, saya usulkan 71 hari menjadi 50 hari supaya tidak terpapar banyak masyarakat terkena covid, karena terlalu panjangnya kompanye.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Nevi Zuairina Dukung Pemerintah Segera Atasi Krisis Pasokan Gas untuk Kelistrikan Industri
- Bahas Penyelarasan Tata Ruang 2025-2045, Pansus RTRW DPRD Sumbar Konsultasi ke Kementerian ATR/BPN
- Revisi UU Minerba: Peluang Besar bagi Perguruan Tinggi dalam Sektor Pertambangan
- Ketua DPRD Sumbar Dukung Gubernur Mahyeldi dan Vasko Ruseimy Wujudkan Kemajuan Daerah
- Bupati dan Wakil Bupati Solok Terpilih Jalani Medical Check-Up Jelang Pelantikan