Gubernur Mahyeldi Tekankan Pentingnya Kapasitas SDM dalam Tata Kelola Administrasi Keuangan Dana Desa

PADANG, binews.id -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya kapasitas pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap tata kelola administrasi keuangan, sebagai salah satu kunci keberhasilan bagi setiap nagari atau desa dalam pengelolaan dana desa.

"Tujuan utama dari dana desa adalah mempercepat laju pembangunan di daerah. Namun dalam pelaksanaannya, selain cepat, kita juga perlu memastikan bahwa itu telah terkelola sesuai aturan dan tepat sasaran," ucap Gubernur Mahyeldi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional se Provinsi Sumbar yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar dengan mengusung tema "Pengelolaan Keuangan Desa Akuntable dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Ekonomi yang Berkelanjutan" di Auditorium Gubernuran, Selasa (12/9/2023).

Mahyeldi juga mengatakan, saat ini konsep pembangunan yang dimulai dari desa adalah salah satu hal yang menjadi fokus dan terus diupayakan oleh pemerintah, baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.

Baca juga: UNP dan Yayasan Jantung Indonesia Luncurkan Klub Jantung Sehat, Dorong Gaya Hidup Aktif di Kampus

Itu dilakukan, karena diyakini dapat berdampak langsung terhadap masyarakat sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang dicita-citakan seluruh pihak dapat tercapai secara optimal.

Mengingat sentralnya peran pemerintah nagari atau desa dalam menunjang keberhasilan pembangunan tersebut, maka Gubernur memandang perlu penguatan-penguatan bagi setiap perangkat nagari atau desa, baik dari segi kapasitas maupun kualitas yang saat ini kondisinya masih sangat terbatas.

"Agar semua tujuan dapat tercapai secara optimal, maka kita perlu melakukan penguatan terhadap perangkat nagari.Terutama pada bidang keuangan dan SDM," jelas Mahyeldi.

Ia juga menegaskan, jangan sampai akibat dari lemahnya pemahaman tersebut, perangkat nagari menjadi lamban dalam menjalankan roda pembangunan atau bahkan bermasalah secara hukum.

Baca juga: UNP Gandeng Pemkab Pasaman, Kirim 82 Mahasiswa KKL untuk Pengembangan Literasi Digital di Nagari

"Kita tentu berharap, laju roda pembangunan tetap berjalan optimal serta pelaksana di lapangan juga tidak bermasalah secara hukum. Maka oleh sebab itu, melalui kegiatan ini mereka kita perkuat," tegas Mahyeldi.

Penulis: Imel
Editor: BiNews