Gubernur Mahyeldi Tekankan Pentingnya Kapasitas SDM dalam Tata Kelola Administrasi Keuangan Dana Desa

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Sumbar, Dessy Adin menyampaikan latar belakang dari penyelenggaraan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa adalah untuk meminimalisir potensi masalah terkait pengelolaan dana desa oleh perangkat pemerintahan di desa atau nagari.

"Kita menyadari masyarakat menuntut perangkat nagari untuk memberikan pelayanan yang cepat dan menyeluruh, namun tata kelola keuangan tentu harus tetap diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Dessy Adin.

Lebih lanjut, ia berharap kegiatan yang sangat strategis ini dapat diikuti secara serius oleh seluruh peserta agar manfaatnya dapat diterima secara utuh dan bisa diimplementasikan secara sempurna oleh seluruh peserta di tempat kerjanya masing-masing.

Baca juga: Bank Indonesia Sumatera Barat Perkuat Kedaulatan Rupiah dan Hibahkan 2 Unit Genset di Kepulauan Mentawai

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota DPD RI, Leonardy Harmaini; Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Pengawas Ahli Utama Itjen Kemendagri, Azwan; Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Perwakilan Sumbar, Syukriah; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Prov. Sumbar, Amasrul dan Inspektur Daerah Prov. Sumbar, Deliyarti serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), Mursalim. (bi/adpsb)

Penulis: Imel
Editor: BiNews