Ketua DPRD Sumbar Supardi Resmi Tutup Pilar-Pilar Sosial

BUKITTINGGI, binews.id - Kegiatan pilar-pilar sosial yang diinisasi Ketua DPRD Sumbar, Supardi resmi ditutup secara keseluruhan, Kamis malam (7/9) di Hotel Pusako, Bukittinggi. Total sudah ada 1.300 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, yakni dari angkatan 1 hingga 13.
Sebanyak 1.300 peserta tersebut adalah penggiat sosial, tokoh masyarakat dan unsur lainnya yang berasal dari Limapuluh Kota. Dengan telah selesainya mereka mengikuti kegiatan pilar-pilar sosial diharapkan mereka bisa menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat.
Baca juga: Paripurna DPRD Sumbar, Fraksi Gerindra Dukung Penerapan SPBE untuk Layanan Publik yang Lebih Efisien
Saat penutupan keseluruhan kegiatan pilar-pilar sosial tersebut, dilaksanakan pula pertemuan pilar-pilar sosial angkatan terakhir, yakni angkatan ke-13. Peserta yang mengikutinya berasal dari Limapuluh Kota. Selain Ketua DPRD Sumbar, Supardi, turut hadir pula Kepala Dinas Sosial Sumbar Arry Yuswandi, Ketua Tim Pelaksana PSPKKM M. Sampurno dan Dinas Sosial Limapuluh Kota yang diwakili Kabid Gusni Elvira.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan baru-baru ini ia menerima informasi tentang masalah gangguan jiwa juga. Bahkan di rumah sakit jiwa Bengkulu dan Riau sebagian besar diisi oleh pasien asal Minangkabau. Begitu pula dengan penyakit kanker, tak sedikit pula urang Minang yang menjadi penderitanya, penyebabnya salah satunya adalah pestisida.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar Evy Yandri Bagikan Hadiah pada Peringatan HPSN 2025 di Pantai Air Manis
"Ini merupakan persoalan lain di yang harus dicarikan penyebab dan solusinya," ujar Supardi.
Selain dua permasalahan itu, persoalan sosial yang selama ini terjadi pun masih belum bisa diatasi sepenuhnya, seperti penyalahgunaan narkoba, LGBT, seks bebas, tawuran, pengangguran dan sebagainya.
Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tegaskan Komitmen Zona Integritas 2025
"Persoalan sosial ini tak bisa diatasi oleh pemerintah saja, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tak akan sanggup. Perlu peran aktif dari masyarakat untuk mengatasinya," papar Supardi.
Jika tidak diatasi, menurut Supardi, maka persoalan sosial ini akan menjadi semakin parah. Misalnya seperti gangguan jiwa. Hal ini dikarenakan tuntutan zaman telah berbeda.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Hasil Monev KI Sumbar 2024: 29 Badan Publik Informatif, 172 Tidak Informatif
- Sekretariat DPRD Sumbar Pertahankan Predikat OPD informatif
- Ketua DPRD Kunjungi RSAM Bukittinggi: Didorong Beri Masyarakat Pelayanan Terbaik
- Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel, Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Melek Keterbukaan Informasi
- Komisi Informasi Sumbar Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Bukittinggi