APBD Perubahan Tahun 2023 Disahkan, Pemprov Mulai Lakukan Rasionalisasi

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pada rapat paripurna ini, Badan Anggaran akan menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan Bersama dengan TAPD. Sebelum Badan Anggaran menyampaikan laporannya, terlebih dahulu kami akan menyampaikan beberapa catatan penting dari hasil pembahasan tersebut yang perlu kita pahami bersama, sebagai berikut :

1. Manajemen pengelolaan keuangan daerah belum tertata sesuai dengan kaidah-kaidah tata pengelolaan keuangan daerah, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kondisi ini dapat dilihat dari defisit murni yang diusulkan pada Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2023 sebesar Rp. 637 M yang pada akhirnya dapat dibalancekan kembali, masih banyak realisasi kegiatan OPD yang rendah sampai September 2023 serta cukup banyak terjadi perbedaan data keuangan antara OPD dengan TAPD dan antar dokumen perencanaan anggaran daerah. Kondisi ini perlu segera dibenahi, agar dapat terwujud tata keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Daerah perlu segera menyiapkan system dan data base semua potensi pendapatan daerah yang saling terintegrasi satu sama lainnya, agar perhitungan target pendapatan daerah dapat dilakukan secara lebih akurat, sistematis dan terukur. Saat ini, target-target pendapatan daerah yang disusun lebih banyak bersifat perkiraan dengan memperhatikan realisasi dan trend-trend penerimaan tahun sebelumnya dan belum mengacu kepada data base potensi dari semua penerimaan daerah.

Kedua, dengan kondisi Perubahan APBD Tahun 2023 yang mengalami kontraksi yang cukup besar pada pelaksanaan program dan kegiatan, maka OPD-OPD perlu mengevaluasi dan mereposisi kembali target-target kinerja program dan kegiatan termasuk target kinerja RPJMD yang menjadi tugas dan tanggung jawab OPD. Demikian juga TAPD, perlu melihat kebijakan kebijakan anggaran yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS Tahun 2024 yang akan ditindak lanjuti dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2024.(bi/Dila)

Penulis: Imel
Editor: BiNews