Pemprov Sumbar dan KPK Intensifkan Sosialisasi Bahaya Korupsi Kepada ASN

PADANG, binews.id -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus menunjukkan komitmennya terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sumbar, salah satunya melalui sosialisasi tentang bahaya korupsi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bahkan dalam kegiatan itu, Pemprov Sumbar juga melibatkan langsung pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Uniknya, sosialisasi tersebut dikemas tidak hanya dalam forum resmi pemerintahan. Tapi juga, dalam kegiatan wirid bulanan ASN Pemprov Sumbar di Masjid Raya Sumbar, Jum'at (13/10/2023).

"Saat ini, prilaku korupsi telah masuk kedalam tahap yang mengkhawatirkan, hampir setiap hari ada saja pemberitaan terkait tindak pidana korupsi di berbagai media. Ini berbahaya jika tidak segera bisa diantisipasi," tegas Sekda Provinsi Sumbar, Hansastri.

Menurutnya, fakta demikian harus mendapat perhatian serius oleh semua pihak. Jangan sampai itu menjadi budaya dan dianggap biasa, terutama bagi kalangan aparatur penyelenggara negara. Itulah alasan, kenapa sosialisasi terkait bahaya itu semakin dimasifkan pihaknya.

Baca juga: Safari Ramadan Wagub Sumbar di Suliki Bukti Perhatian Pemerintah pada Infrastruktur Keagamaan

"Kita tentu tidak ingin, perilaku koruptif ini membudaya, terutama di Sumbar. Mencegah lebih baik daripada mengobati," ujar Hansastri.

Padahal, sambung Hansastri, saat ini secara kuantitas, lembaga dan personil aparat penegak hukum, jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Harusnya, dengan adanya itu, kasus tindak pidana korupsi dapat semakin diminimalisir.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dr. Wawan Wardiana mengatakan sosialisasi melalui wirid ini, merupakan bagian dari rangkaian Roadshow bus KPK dengan tema "Jelajah Negeri Anti Korupsi" yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 15 Oktober 2023 di Sumbar.

Dikatakannya, saat ini tindak pidana korupsi termasuk sebagai kejahatan luar biasa. Itu karena, dampaknya bisa merugikan banyak pihak.

Baca juga: Ringankan Beban Saat Ramadan, Warga Antusias Sambut Pasar Murah

"Karena tergolong sebagai kejahatan luar biasa. Maka untuk penanganannya perlu upaya luar biasa, tidak hanya oleh APH tapi juga masyarakat secara umum," ujar Wawan Wardiana.

Penulis: Imel
Editor: BiNews