Dipakai Tanpa Kompensasi oleh PT. SP, Kaum Jaruni Minta Keadilan

PADANG, binews.id -- Menunggu kepastian yang tidak kunjung tiba, kaum Jaruni akhirnya lakukan gugatan pada PT. SP, setelah sebelumnya memasang plang kepemilikan tanah ulayat mereka.

Berawal dengan PT. Semen Padang memakai tanah kaum keturunan Jaruni Suku Tanjung sejak tahun 1982 dan tidak pernah ada kompensasi kepada keturunan kaum Jaruni Suku Tanjung.

Padahal sejak tahun 1990-an keturunan kaum Jaruni Suku Tanjung menuntut pada pihak PT. Semen Padang, akan tetapi tidak pernah ada itikad baik untuk pemenuhan hak yg semestinya kepada Keturunan kaum Jaruni.

"Bahwa tanah yang dipakai untuk belt kompayer / silo oleh PT. Semen Padang, adalah tanah hak kaum keturunan Jaruni Suku Tanjung, Batu Gadang, Lubuk Kilangan, Padang sejak sebelum Indonesia Merdeka," ungkap Nama Kuasa dari Klien Sisilia Weking, Kuasa hukum Amar Low Firm Alghifarri Aqsa, S.H,Afif Syah Putra, S.H., M.H, Airlangga Julio, S.H.,Hilma Gita, S.H,Imanuel Gulo, S.H, mewakili kaum Jaruni, Kamis (26/10/2023)

Baca juga: Transformasi Injourney Airports Menjadi 5 Besar Operator Bandara Di Dunia

Ditambahkannya, berdasarkan keterangan kaum Jaruni, PT. SP tidak pernah menunjukan dasar-dasar bukti terkait pemakaian tanah kaum keturunan Jaruni Suku Tanjung.

"Kami mendengar terhadap upaya kaum keturunan Jaruni Suku Tanjung, ada indikasi-indikasi intimidasi terhadap anggota Kaum Jaruni suku Tanjung yang bekerja di PT. SP," tambah Alghifarri.

Yang membuat keturunan kaum Jaruni Suku Tanjung melakukan gugatan pada PT. SP, sampai saat ini belum ada upaya ganti rugi. "Kami selaku Kuasa Hukum meminta pihak PT. Semen Padang untuk mengeluarkan bukti terhadap belt conveyor /silo,jika benar masalah belt compayer/ silo sudah selesai. Semua telah kami pelajari bukti dari klien kami jelas dan lengkap," tegasnya.

Dalam jumpa pers, kuasa hukum mengatakan, apabila pihak PT. SP tidak ada menunjukan itikad baiknya untuk penuntasan dan pemenuhan hak atas tanah keturunan kaum Jaruni Suku Tanjung dalam waktu 7 hari kalender, maka akan mengajukan gugatan.

Baca juga: Puluhan Ribu Masyarakat Kota Pariaman Terancam Kehilangan Jaminan Sosial

Pernyataan kuasa hukum dioertegaa Mamak Kepala Waris (MKW) kaum Jaruni Gusrizal didampingi waris. Sisilia Weking dan Marten Weking, dimana mereka bukan hanya diintimidasi perusahaan, tapi dari internal kaum yang bekerja di perusahaan.

Penulis: Imel
Editor: BiNews