Puluhan Peternak Ayam Ngadu ke DPRD Sumbar

Kedua, meminta pemerintah daerah membentuk lembaga koordinasi dan menyosialisasikan perda Nomor 40 Tahun 2015.

Ketiga, meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi kualitas pakan dan DOC. Keempat, lakukan verifikasi pada kandang secara profesional. Jika tak layak maka stop operasionalnya.

Kelima, menghentikan pembangunan kandang baru untuk mencegah over populasi dan keenam, menghentkikan operasional kandang milik perusahaan inti karena menurut Marlis, setahunya perusahaan inti tak diperbolehkan memiliki kandang sendiri.

Baca juga: Ketua Komisi II DPR RI Pastikan Pilkada Serentak 2024 Berjalan Lancar dan Kondusif

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar, Sukarli mengatakan telah menindaklanjuti keluhan yang disampaikan Apchada sebelumnya. Hasil uji laboratorium dari Balai Pengujian Mutu di Bekasi menyatakan pakan tersebut memenuhi standar SNI.

Namun, dinas akan tetap mencari akar permasalahan tersebut. Dalam waktu dekat saat panen akan diadakan uji ternak.

Sementara itu, untuk penghentian pembuatan kandang baru, wewenangnya berada di Dinas perizinan Kabupaten/kota.

Dari Komisi II hadir Ketua Komisi II Mochklasin dan Sekretaris Komisi II, Jefri Masrul. Jefri juga merupakan pengusaha ternak ayam, namun dengan pola open house.

"Saya sangat memahami kesulitan peternak karena merugi. Apalagi banyak yang masih perlu membayar cicilan hutang modal ke bank. Kami di Komisi II akan tindak lanjuti aspirasi dan keluhan ini," katanya.

Ketua Komisi II, Mochklasin mengatakan hal serupa. Komisi II, kata dia, akan segera menjembatani pertemuan guna mencari sumber permasalahan dan mencarikan solusi.

"Kami juga akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan Dinas terkait untuk membahas permasalahan ini dengan lebih mendetail," katanya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews