Pemko Bersama Pimpinan DPRD Bukittinggi Tandatangani Nota Kesepakatan APBD 2024

Untuk Belanja Daerah, ditetapkan sebesar Rp 806.734.447.755,-. Jumlah itu terdiri dari Belanja Operasi setelah pembahasan berjumlah sebesar Rp 724.724.754. 840, Belanja Modal Rp 71.409.072.915,-. Belanja Tidak Terduga, dianggarkan sejumlah Rp 1.000.000.000 dan untuk Belanja Transfer untuk Tahun Anggaran 2024, dianggarkan sebesar Rp 9.600.620.000,-.
"Untuk pembiayaan sendiri ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,-," ungkapnya.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, menyampaikan, penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 yang telah disepakati pada tanggal 9 Agustus 2023 lalu dengan mengusung tema "transformasi sektor ekonomi unggulan yang terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan".
Baca juga: Wako Bukittinggi Erman Safar Salurkan PKH Triwulan
"Kami menyadari dan memahami bahwa apa yang terjadi selama rapat-rapat pembahasan yang dilakukan antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap usulan Rancangan APBD TA. 2024 berjalan cukup alot. Hal ini merupakan dinamika demokrasi yang perlu dan penting dalam rangka "pendewasaan" hak dan kewajiban berdemokrasi itu sendiri, namun yang perlu kita garis bawahi bahwa demokrasi tidak harus mengorbankan kepentingan publik," ungkapnya.
Terkait penyusunan kalender penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan capaian kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah, karena itu kalender penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan bagi semua perangkat daerah Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Kegiatan di DPRD, jelas Wawako.
Kalender penyelenggaraan pemerintahan tahun 2024 nantinya kita harapkan juga mampu menjadi katalisator dalam merealisasikan kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2024.
"Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan kalender Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024, berarti Pemerintahan Kota Bukittinggi telah berkomitmen untuk melaksanakan agenda Penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2024," pungkasnya.(Ma)
Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi
Berita Terkait
- Hasil Monev KI Sumbar 2024: 29 Badan Publik Informatif, 172 Tidak Informatif
- Sekretariat DPRD Sumbar Pertahankan Predikat OPD informatif
- Ketua DPRD Kunjungi RSAM Bukittinggi: Didorong Beri Masyarakat Pelayanan Terbaik
- Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel, Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Melek Keterbukaan Informasi
- Komisi Informasi Sumbar Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Bukittinggi