Wako Erman Safar Jawab Pendangan Umum Fraksi DPRD Bukittinggi Terkait Raperda Penanaman Modal

BUKITTINGGI - Pemandangan Umum Fraksi DPRD Bukittinggi yang disampaikan akhir November lalu terhadap Raperda tentang Penanaman Modal dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah di jawab Walikota Erman Safar dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Bukittinggi, Jumat (08/12).

Dalam jawabannya, Walikota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, bahwa, Pemerintah Daerah akan mendorong dan berupaya membawa investor luar untuk datang dan berinvestasi ke Kota Bukittinggi, dengan memberikan fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal.

Dijelaskannya, untuk daya saing pelaku usaha lokal, akan ditingkatkan terus dengan mengikuti perkembangan ekonomi, usaha lokal, nasional, internasional terkhusus untuk usaha mikro dan koperasi, jelas Wako

Lebih lanjut Wako menyampaikan, langkah Pemerintah Kota Bukittinggi untuk melindungi atau memproteksi pelaku UMKM Kota Bukittinggi agar tidak terancam oleh investor luar yang akan berinvestasi di Kota Bukittinggi, dengan melaksanakan program kemitraan, melakukan pelatihan sumber daya manusia, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluas pasar, akses pembiayaan dan penyebaran informasi yang seluas luasnya, ungkap Wako.

Baca juga: Wawako Marfendi Irup Upacara HUT Korpri ke 53 dan Hut PGRI ke 79 Tahun 2024

Sementara Untuk peningkatan peran serta UMKM dalam struktur perekonomian masyarakat, akan dilakukan melalui kegiatan usaha kolektif yang melibatkan partisipasi aktif UMKM dalam kegiatan usaha produksi, pengolahan produk dan pemasaran.

Pemko juga akan mendorong jumlah UMKM naik kelas melalui peningkatan omset yang dapat dicapai melalui peningkatan kualitas produk, perluasan pasar dan penyerapan tenaga kerja.

Untuk itu, Wako berharap dengan lahirnya Peraturan Daerah ini investasi di Kota Bukittinggi mampu memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui penciptaan lapangan kerja serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, ungkapnya.

Terkait Raperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wako menyampaikan, dengan adanya rancangan peraturan daerah ini, diharapkan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi, sehingga terhindar dari perlakukan diskriminatif baik fisik maupun mental.

Baca juga: Pemko dan DPRD Bukittinggi Sepakati Tiga Ranperda Menjadi Perda

"Kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak adalah suatu hal yang mutlak yang harus diperhatikan. Asas ini merupakan manifestasi dari negara hukum sehingga harus perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum. Oleh sebab itu perempuan dan anak harus mendapatkan keadilan tanpa ada diskriminasi, pungkas Wako.

Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi