Bawaslu Kabupaten Solok Bekali Petugas Pengawasan Soal Kerawanan Pemilu 2024

AROSUKA, binews.id -- Guna pemantapan dalam melakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Solok kembali membekali petugas Pengawasan di setiap tingkatan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek). Dalam Bimtek ini berbagai kemungkinan kerawanan selama pelaksanaan Pemilu juga dibahas untuk langkah meminimalisir terjadinya berbagai persoalan.

Acara diikuti oleh unsur Ketua dan anggota Panwascam se-Kabupaten Solok 42 orang, Staf SDM dan HPPH Panwascam se-Kabupaten Solok 28 orang, Diskominfo 1 orang, Kesbangpol 1 orang, LKAAM 1 orang, NU 1 orang, Muhammadiyah 1 orang dan dari unsur Media sebanyak 1 orang yang dilaksanakan di D'Relazion Cafe dan Resto Lukah Pandan Kota Solok, Rabu (24/1/2024).

Ketua Bawaslu Titony Tanjung menekankan petugas pengawas di berbagai tingkatan, baik ditingkat kabupaten, kecamatan dan petugas pengawas di masing masing TPS harus siap dalam kondisi apapun, sebab tugas pengawasan sudah memasuki masa masa puncak hingga pelaksanaan pemungutan suara nanti.

Namun yang tak kalah penting lanjutnya, petugas pengawas harus memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait guna memudahkan dalam melakukan pengawasan. Selain itu petugas pengawas juga harus mampu menyampaikan dan memberikan pemahaman terkait aturan dan peraturan yang berlaku secara bijak dalam melakukan tugas pengawasan di lapangan.

Baca juga: Kota Padang Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Bimtek Branding Digitalisasi

" Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, petugas pengawas diharapkan akan lebih paham dengan tugas yang diemban dan siap dalam kondisi apapun," tegasnya.

Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Beny Azis dalam arahannya juga menekankan bahwa tugas dan tanggung jawab petugas pengawas cukup berat. Tindak pengawasan tidak saja dilakukan terhadap peserta Pemilu, namun juga terhadap masyarakat terutama terhadap ASN dan anggota TNI/ Polri.

Untuk itu lanjutnya, antar petugas pengawas harus responsif terhadap informasi yang masuk dan segera merespon informasi tersebut.

Kapolres Solok AKBP Muari dalam kegiatan bimbingan teknis mengatakan, mobilisasi masa dalam kegiatan kampanye harus menjadi perhatian. Jangan sampai mengganggu pengendara lain di jalan raya serta menimbulkan kemacetan.

Baca juga: KPU Dharmasraya Gelar Evaluasi Pemilu 2024, Tantangan Partisipasi Pemilih Jadi Sorotan

Dikatakan Kapolres Solok AKBP Muari, untuk mengantisipasi gesekan antar pendukung partai juga harus menjadi perhatian. Hal itu perlu diantisipasi dengan penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) agar tidak terjadi kegiatan kampanye di waktu dan tempat yang sama (bi/Mak Itam)

Penulis: Imel
Editor: BiNews