Pada RDP Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina Meminta Pembenahan Tata Kelola Pertambangan Nasional
Dalam konteks yang lebih luas, Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk segera membentuk Satgas Terpadu Tambang Ilegal guna memastikan tata kelola pertambangan yang lebih baik. Hj. Nevi juga menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan praktik penambangan ilegal dan korupsi.
Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan pembenahan menyeluruh, diharapkan industri pertambangan nasional dapat beroperasi dengan lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. "Ini adalah langkah penting untuk memastikan masa depan industri pertambangan Indonesia yang lebih baik," pungkas Hj. Nevi Zuairina. (bi/rel)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- PWI Pusat Finalisasi Draf AD/ART, KEJ, dan KPW Lewat Rapat Maraton Dua Hari
- Indeks Keterbukaan Informasi Publik Sumatera Barat Masuk 10 Besar Nasional.
- PWI Pusat Mantapkan Program Rumah Pertama Wartawan, Pemerintah Siapkan Skema Ini Robby Cahyadi Rabu, 10 Desember 2025 | 08:10
- PWI Pusat Sepakati Perubahan PD/PRT Menjadi AD/ART, Majelis Tinggi Dibentuk sebagai Mahkamah Etik Tertinggi
- DPD RI dan PWI Bangun Kerja Sama Strategis Dorong Gerakan Green Democracy
