Wako Bukittinggi Sampaikan Nota Raperda APBD Perubahan 2024

BUKITTINGGI - Wako Bukittinggi Erman Safar sampaikan nota Ranperda APBD Perubahan 2024 dalam rapat paripurna yang di pimpin ketua DPRD Beny Yusrial, di Gedung DPRD, Selasa,(30/07).
Menurut Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, mengatakan rangkaian proses penyusunan rancangan APBD perubahan tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari KUA - PPAS perubahan 2024, yang telah ditandatangani dalam rapat paripurna kemaren Senin,(29/07) kemaren
APBD Perubahan 2024 ini, nantinya akan jadi landasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di semester kedua tahun 2024 ini, ujarnya.
"Ini menjadi bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah di mana proses awal dari penyusunan perubahan APBD tersebut adalah melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah berupa Perubahan KUA dan hasil sinkronisasi tersebut dicantumkan dalam Perubahan PPAS," ungkap Beny.
Baca juga: Wawako Marfendi Irup Upacara HUT Korpri ke 53 dan Hut PGRI ke 79 Tahun 2024
Pembahasan tingkat I terkait raperda APBD perubahan 2024 ini, akan dilakukan secara maraton dalam satu hari ini. Selanjutnya, pemandangan umum fraksi terkait raperda APBD perubahan 2024 ini, akan disampaikan siang nanti,pungkas Beny.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, dalam hantarannya, menyampaikan, pendapatan daerah dianggarkan sebelum perubahan sebesar Rp756.768.257.429,- bertambah Rp17.115.219.589, sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp773.883.477.018,-. Perubahan ini terjadi pada PAD yang disebabkan oleh penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain PAD, Pendapatan Transfer juga mengalami perubahan akibat penyesuaian perhitungan pendapatan transfer yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Gubernur Sumatera Barat.
"Untuk belanja daerah dianggarkan sebelum perubahan Rp 806.768.257.429,
Baca juga: Pemko dan DPRD Bukittinggi Sepakati Tiga Ranperda Menjadi Perda
bertambah Rp 172.892.754,- sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp 806.941.150.183.
Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi
Berita Terkait
- Hasil Monev KI Sumbar 2024: 29 Badan Publik Informatif, 172 Tidak Informatif
- Sekretariat DPRD Sumbar Pertahankan Predikat OPD informatif
- Ketua DPRD Kunjungi RSAM Bukittinggi: Didorong Beri Masyarakat Pelayanan Terbaik
- Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel, Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Melek Keterbukaan Informasi
- Komisi Informasi Sumbar Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Bukittinggi