Kasus Penyebaran Identitas Pribadi Ketua KPU, Begini Kelanjutannya

PADANG, binews.id - Kasus penyebaran indentitas pribadi dan video ketua KPU Sumbar yang viral beberapa waktu lalu dengan petugas check point perbatasan Lubuk Paraku, Kota Padang saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terus berlanjut.
Ketua KPU Sumbar Amnasmen, tidak terima indentitas pribadi dan videonya beredar di akun Facebook bernama Rita Sumarni yang merupakan wakil komandan petugas check point Lubuk Paraku. Postingan berupa KTP dan ditambah caption dengan kata-kata menyudutkan Amnasmen.
Untuk perlu diketahui, RS saat insiden terjadi bertugas selaku wakil komandan di pos check point Lubuk Peraku. Ia juga berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Padang yang berdinas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang.
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan saat ini kasus antara Ketua KPU dan RS telah naik dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Hasil ini diputuskan setelah dilakukan gelar perkara.
Baca juga: Kolaborasi Pemprov dan Polda Sumbar Majukan Sektor Pertanian Jagung
"Sudah dinaikkan penyidikan. Tinggal pemeriksaan saksi ahli. Kami libatkan beberapa saksi ahli," kata Satake Bayu Kamis (16/7/20)
Satake Bayu mengungkapkan, saksi ahli itu terdiri dari ahli pidana, bahasa hingga ITE. pemeriksaan saksi ini berasal dari Jakarta, termasuk pemeriksaan laboratorium.
"Setelah itu selesai, baru kembali dilakukan gelar perkara selanjutnya. Gelar perkara ini untuk menentukan tersangka dalam kasus ini," tegasnya.
Kuasa Hukum Amnasmen, Aermadepa mengatakan, kliennya sebenarnya telah memaafkan RS atas kejadian cek-cok di perbatasan tersebut.
Baca juga: Dirreskrimsus Polda Sumbar Beri Bantuan Pendidikan untuk Anak yang Ibunya Telah Wafat
Namun, kata dia, permohonan maaf dengan laporan polisi yang dibuat merupakan hal yang berbeda. Sebab, yang dilaporkan adalah tindakan RS yang menyebar luaskan KTP sebagai identitas pribadi kliennya.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Kejati Sumbar Lepas Satgas PKH, Susuri Hutan Dikelola Secara Ilegal
- Gubernur Mahyeldi Apresiasi Pemusnahan Barang Ilegal oleh Bea Cukai: Lindungi Negara, Jaga Kesehatan Masyarakat
- Gerindra Dorong Dana Rajawali Diinvestasikan Tambah PAD Sumbar
- Mengaku Marinir, Pemuda di Padang Diduga Cabuli Remaja di Bawah Umur
- Gandeng Pemprov Sumbar, Polda Proses 42 Tersangka Kasus Dugaan Tambang Liar
Kejati Sumbar Lepas Satgas PKH, Susuri Hutan Dikelola Secara Ilegal
Hukum - 04 Agustus 2025
Bank Nagari Raih Penghargaan Integrated Digital Banking Services
Hukum - 01 Agustus 2025
Irman Gusman Serahkan Beasiswa PIP untuk 437 Siswa di Sumbar
Kota Padang - 13 Agustus 2025
Pemprov Sumbar-BSI Gelar Gowes Parade Merah Putih 80 KM
Kota Padang - 13 Agustus 2025