Nevi Zuairina Memberi Catatan pada Raker Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan

JAKARTA, binews.id -- Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Perdagangan Rabu (11/9/2024).
Dalam agenda penyesuaian RKA-KL 2025, politisi PKS ini memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu strategis dalam sektor perdagangan, terutama terkait penurunan anggaran dan stabilitas harga pangan di tengah tantangan ekonomi global.
Dalam rapat yang membahas pagu anggaran Kemendag tahun 2025, legislator asal Sumatera Barat II ini menyoroti penurunan anggaran sebesar Rp 313,9 miliar atau sekitar 15,96% dibandingkan dengan tahun 2024.
"Penurunan anggaran ini tidak hanya terjadi di Kementerian Perdagangan, namun penting untuk memastikan bahwa program prioritas yang menjamin stabilitas harga pangan, terutama sembako, tetap dijalankan secara efektif. Tidak cukup hanya dengan membentuk Satgas, perlu ada upaya pencegahan dini yang termaktub dalam program-program strategis kementerian," ujarnya.
Baca juga: Hj. Nevi Zuairina Dorong BUMN Energi Percepat Pengembangan Baterai EV dan Optimalisasi Limbah
Anggota Badan Anggaran DPR ini juga menekankan pentingnya fokus dalam menghadapi permasalahan impor ilegal. Ia mendorong Kemendag untuk lebih fokus pada pengawasan barang-barang tertentu seperti tekstil, produk kecantikan, elektronik, dan keramik, agar pengawasan dapat lebih efisien dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Hj. Nevi mengangkat isu dinamika perekonomian global yang sangat mempengaruhi harga komoditas strategis seperti minyak sawit, batu bara, dan karet.
"Fluktuasi harga komoditas ini memberikan tantangan besar bagi daya beli masyarakat dan neraca perdagangan Indonesia. Saya ingin tahu program strategis apa yang disiapkan Kemendag untuk menghadapi situasi ini, terutama dalam sinergi dengan kementerian lain, agar dampaknya dapat diminimalisir," tambahnya.
Dalam diskusi, Anggota FPKS ini juga menyampaikan kekhawatiran terkait perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok dan Uni Eropa yang menyebabkan penurunan ekspor.
Baca juga: Nevi Zuairina minta Pengawasan BBM Subsidi Ditingkatkan dan Pelanggar Harus Diberi Efek Jera
"Ini jelas berdampak langsung pada kinerja sektor manufaktur dan agrikultur kita. Pemerintah harus segera merespon dengan memperluas penjajakan kerjasama dagang dengan mitra-mitra baru serta memastikan bahwa UU Perdagangan yang sudah disahkan dapat berperan penting dalam memulihkan kinerja ekspor Indonesia," tegasnya.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Gubernur Mahyeldi Ajak Apical Group Perluas Investasinya di Sumbar
- Melalui Program Galeh Babelok, Gubernur Sumbar Rangkul Pengusaha Riau dan Perantau Minang
- Berturut-turut, Pemprov Sumbar Kembali Raih Anugerah Adinata Syariah 2025
- PLTP Muaro Laboh II Capai Financial Close, Gubernur Sumbar Sebut Momentum Sejarah Energi Hijau
- SIG Gelar RUPST 2025: Bagi Dividen Rp648,75 Miliar dan Lakukan Pergantian Direksi-Komut
Bank Nagari Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Pegawai
Ekonomi - 16 Juni 2025