Mengawali Tugas Sebagai Pjs Walikota Bukittinggi, Hani Syopiar Rustam Kunjungi MPP

BUKITTINGGI,Binews.id - Untuk mengetahui pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, Pjs Wako Bukittinggi H. Hani Syopiar Rustam mengawali tugasnya dengan melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bukittinggi,setelah melakukan pertemuan dengan seluruh Kepala SKPD.
Kedatangan Pjs Wako. Hani Syopiar Rustam itu, disambut Kepala DPMPTSP di Mal Pelayanan Publik Kota Bukittinggi, Rabu (25/09).
Kepada Pjs Wako, Kepala DPMPTSP, Ahda Hidayat, menjelaskan, Mal Pelayanan Publik Bukittinggi merupakan Pelayanan terpadu dan terintegritas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bukittinggi. Jenis Pelayanan yang diberikan MPP ini merupakan pelayanan dasar, perbankan, pertanahan, pajak, imigrasi serta perizinan dan terdapat 21 counter dengan 115 jenis layanan yang dapat melayani 300 orang per hari.
Baca juga: Wawako Marfendi Irup Upacara HUT Korpri ke 53 dan Hut PGRI ke 79 Tahun 2024
Dengan adanya MPP ini, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat merasakan manfaat positif karena adanya kemudahan, keterpaduan, kenyamanan dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kota Bukittinggi, jelasnya.
Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam, menegaskan pentingnya peran MPP dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi dan efisien kepada masyarakat.
Hani Syopiar Rustam, berharap bahwa MPP Kota Kota Bukittinggi dapat terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
"Saya apresiasi kinerja MPP ini. Bersih, pelayanannya baik, nyaman. Ini harus dipertahankan dan kalau bisa kita terus tingkatkan. Masyarakat juga diimbau untuk aktif memberikan tanggapan atau respons terkait pelayanan di MPP, agar pelayanan dapat terus dimotivasi dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka," ungkapnya.
Baca juga: Pemko dan DPRD Bukittinggi Sepakati Tiga Ranperda Menjadi Perda
(Ma)
Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi
Berita Terkait
- Hasil Monev KI Sumbar 2024: 29 Badan Publik Informatif, 172 Tidak Informatif
- Sekretariat DPRD Sumbar Pertahankan Predikat OPD informatif
- Ketua DPRD Kunjungi RSAM Bukittinggi: Didorong Beri Masyarakat Pelayanan Terbaik
- Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel, Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Melek Keterbukaan Informasi
- Komisi Informasi Sumbar Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Bukittinggi