Komisi I DPRD Sumbar Dukung Alde Maulana Cari Keadilan Usai Diberhentikan dari BPK RI

"Artinya rekomendasi itu akan dikaji lebih dalam dan akan meneruskannya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan meneruskannya BKN," katanya.
Sementara itu, Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra mengatakan dalam membantu penyelesaian kasus yang dialami Elde, bisa bercermin pada kasus Drg Romi.
Mereka berdua mengalami perlakuan yang sama, namun untuk Drg Romi. Diperjuangan hingga tahap pemerintah daerah Romi mendapatkan haknya kembali.
Dari kejadian ini, katanya, menjadi pelajaran penting bagi negara. Diskriminasi untuk penyandang disabilitas harus ditiadakan, Sumbar merupakan provinsi yang maju dalam mengatasi permasalahan disabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan daerah (Perda) tentang Disabilitas.
"Karena dulunya unsur penyelenggara pemerintahan Sumbar bisa menyelesaikan kasus diskriminasi terhadap Drg Romi dengan baik. Jadi mereka bisa memperjuangkan hak kerja dari masyarakatnya," ujar Wendra.
Dikatakan Wendra untuk kasus Alde ini belum masuk ke pengadilan, sebab itu adalah opsi terakhir. "Kita mengharapkan ini tidak dimasukkan ke pengadilan karena bisa memakan waktu yang lama," terangnya. (rel/DW)
Penulis: Imel
Editor: Imel
Berita Terkait
- Ditbinmas Polda Sumbar Kembali Bahas Radikal, Terorisme dan Intoleransi
- Kapolda Sumbar hadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
- Kapolda tutup Audit Kinerja Itwasum Polri tahap II Tahun 2021 di Polda Sumbar
- Personel Ditreskrimum Polda Sumbar Terima Penghargaan dari berbagai Instansi
- Tim Asistensi dan Supervisi Mabes Polri datangi Polda Sumbar